Demokrasi dan Kebahagiaan

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia merupakan negara yang warganya paling bahagia di dunia. Perkataan presiden ke-8 Indonesia ini merujuk hasil survei Global Flourishing Study (Harvard University, Baylor, dan Gallup 2025). Seperti halnya kita pada umumnya, Prabowo pun bingung dengan status Indonesia ini. Tapi, sebaiknya kita pun perlu kritis, mengapa survei ini yang disebut. Padahal, untuk menilai kebahagiaan masyarakat negara-negara di dunia, ada survei lain yang sudah biasa dirujuk dan lebih representatif.

Yang pasti, perkataan Prabowo itu kembali menghadirkan perdebatan tentang politik bernegara dan tujuannya. Pada konteks keadaan demokrasi Indonesia yang sedang terpuruk, status Indonesia sebagai negara paling bahagia, bisa ditarik kesimpulan bahwa, berpolitik dengan baik tidak berdampak atau tidak berhubungan kepada kebahagiaan warganya.

Kesan kontradiktif tersebut sebetulnya bisa diklarifikasi dengan Democracy Index yang dirilis The Economist dan World Happiness Report yang disusun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seringkali dua indeks ini dibaca secara terpisah. Tapi, jika kita cermati lebih mendalam, keduanya menyimpan relasi penting, antara demokrasi dan kebahagiaan.

Sejalan

Demokrasi kerap dinilai dari prosedur dan institusi: pemilu berkala, dinamika parlemen, serta penghormatan konstitusi. Namun, di balik indikator formal ini, perjalanan amat panjang demokrasi sudah cukup menjawab pertanyaan mendasar dan manusiawi tentang berpolitik yang seiring dengan berbahagia. Ternyata, demokrasi merupakan pilihan terang yang sejalan dan satu tujuan dengan kebahagiaan.

Dalam Democracy Index, negara-negara dengan kategori full democracy, seperti negara Nordik, secara konsisten menempati peringkat atas. Menariknya, negara-negara yang sama juga mendominasi World Happiness Report. Finlandia, Denmark, dan Islandia bukan hanya dianggap demokratis, tetapi juga berulang kali dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia.

Sebaliknya, semua negara yang masuk kategori authoritarian regimes dalam Indeks Demokrasi, juga masuk dalam kategori negara tidak bahagia dalam Indeks Kebahagiaan. Korelasi ini bisa mendorong kesimpulan cepat: semakin demokratis suatu negara, semakin bahagia warganya. Tentu saja ini perlu menyertakan kesadaran adanya kompleksitas dan sejumlah aspek yang membutuhkan lebih banyak penjelasan.

Namun, pada dasarnya, demokrasi membuka ruang partisipasi, kebebasan berekspresi, dan mekanisme akuntabilitas. Ragam aspek ini terhubung dengan ragam aspek yang diukur World Happiness Report seperti jaminan sosial, kepercayaan antarwarga, kualitas layanan publik, dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, demokrasi kuat menemukan maknanya bagi warga.

Masalah muncul ketika demokrasi berhenti pada prosedur. Banyak negara dikategorikan sebagai flawed democracy atau bahkan hybrid regime oleh The Economist, termasuk Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemilu tetap berlangsung, tetapi kualitas representasi dipertanyakan. Politik uang, oligarki partai, dan pelemahan lembaga pengawas menggerus kepercayaan publik.

Dalam situasi semacam ini, demokrasi tidak lagi dirasakan sebagai sarana memperbaiki hidup, melainkan sekadar ritual politik. World Happiness Report menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan sering kali berkorelasi dengan rendahnya kepercayaan terhadap institusi dan elite politik. Ketika warga merasa suaranya tidak berpengaruh, partisipasi berubah menjadi kelelahan, bahkan sinisme.

Demokrasi yang kehilangan daya hidup sosialnya akan mudah diserang oleh narasi stabilitas ala otoritarianisme. Ketertiban, pertumbuhan ekonomi, dan kepastian kebijakan dipromosikan sebagai pengganti kebebasan dan partisipasi. Dalam jangka pendek, narasi ini bisa tampak menarik, terutama di tengah krisis ekonomi atau ketidakpastian global.

Ilusi dan Etik

Namun pengalaman global menunjukkan bahwa kebahagiaan tanpa kebebasan bersifat rapuh. Negara-negara dengan skor demokrasi rendah jarang bertahan lama dalam peringkat atas indeks kebahagiaan. Tanpa kebebasan sipil dan mekanisme koreksi kekuasaan, kesejahteraan menjadi sangat bergantung pada stabilitas elite dan keberuntungan ekonomi.

Jacob Potts dalam “Democracy and Happiness: A True Correlation?” (2016) menyimpulkan, pilihanlah yang membuat orang bahagia. Pilihan memberi orang kesempatan untuk melakukan apa yang mereka yakini dan membuat mereka bahagia. Demokrasi memberikan kebebasan pilihan melalui utilitas prosedural representatif. Orang memilih perwakilan yang mereka yakini paling mewujudkan keyakinan mereka, dengan harapan bahwa tindakan perwakilan dalam proses politik akan memberikan hasil terbaik bagi mereka sendiri. Sebaliknya, ini tidak didapat dalam negara demokrasi yang tidak membebaskan warganya (illiberal).

World Happiness Report pun menekankan pentingnya kepercayaan sosial sebagai faktor utama kebahagiaan. Kepercayaan ini sulit tumbuh dalam sistem politik yang menutup kritik dan membatasi partisipasi. Demokrasi, meski gaduh dan penuh konflik, menyediakan ruang untuk membangun kepercayaan melalui transparansi dan akuntabilitas.

Jika demokrasi ingin relevan, ia harus dibaca bukan hanya sebagai sistem memilih pemimpin. Demokrasi semestinya merupakan proyek etik untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Demokrasi yang baik bukan yang paling sunyi dari kritik, melainkan yang paling responsif terhadap kebutuhan warganya.

Menghubungkan Democracy Index dan World Happiness Report memberi pelajaran penting: kebebasan politik perlu ditopang oleh kebijakan yang membahagiakan warga. Negara-negara demokratis yang bahagia bukan hanya menjamin hak politik, tetapi juga menghadirkan negara kesejahteraan. Wujudnya adalah hukum yang menjamin hak serta akses politik, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Bagi Indonesia, pelajaran itu relevan. Tantangan demokrasi ke depan bukan semata mempertahankan keyakinan demokrasi dan prosedur implementasinya. Tantangan demokrasi Indonesia yang lebih dirasa konkret adalah memastikan bahwa demokrasi bekerja untuk kebahagiaan warga. Tanpa penekanan ini, demokrasi akan terus dipersepsi sebagai beban, bukan harapan.

Pada dasarnya, demokrasi tidak menjanjikan kebahagiaan instan. Ia menjanjikan sesuatu yang lebih sulit namun lebih bermartabat. Demokrasi merupakan jaminan kesempatan untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Jadi, Prabowo Subianto atau presiden lainnya beserta rakyat yang ada dalam negara demokrasi, pikir lagi jika tujuan kebahagiaan warga tidak diiringi dengan jaminan kebebasan politik. []

USEP HASAN SADIKIN

Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)