By Sambut Pilkada 2024 SETARA Institute dorong agenda pengarusutamaan pembangunan inklusif. Hal itu didasarkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal di berbagai daerah di Indonesia. Padahal inklusi dan demokrasi merupakan pilar penyangga pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi kerakyatan.
“Adanya berbagai produk hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas SARA, ragam gender dan seksual, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan menunjukkan bahwa isu-isu kelompok marjinal ini masih belum diketengahkan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan,” tulis SETARA Institute dalam siaran pers (8/3).
SETARA memandang, selain momentum teknokratis, Pilkada serentak 2024 juga menjadi momentum yang tepat untuk memperluas gagasan dan agenda pembangunan inklusif, dengan memperluas keterlibatan kelompok marjinal dalam agenda pembangunan daerah. Hal itu dianggap penting untuk memastikan agar produk hukum daerah yang dibuat berpihak pada perlindungan kelompok minoritas dan marjinal.
SETARA berharap agenda pembangunan inklusif bukan hanya tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), melainkan menjadi visi dan misi bagi calon kepala daerah. Selain itu SETARA juga mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas ruang-ruang dialog yang konstruktif antara kelompok marjinal dan pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pembahasan agenda pembangunan daerah.
“Mengintensifkan komunikasi dengan aktor-aktor politik untuk menyalurkan aspirasi kelompok marjinal,” tutupnya. []
Comments