KPU Diminta Membuka Silog Pilkada 2024 untuk Publik

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn Malonda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuka akses Sistem Informasi Logistik (Silog) di Pilkada Serentak 2024. Keterbukaan akses data Silog kepada Bawaslu akan membantu Bawaslu menyusun strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik. Pada Pemilu 2024, KPU RI tak memberikan Bawaslu akses kepada Silog.

“Harus diakui, data ini sangat penting untuk dibuka. Kesulitan di Pemilu 2024 lalu, karena tidak bisa akses data Silog. Tiba-tiba di satu KPU, tengah malam ada datang logistik. Teman-teman KPU kelabakan karena tidak bisa memperkirakan kapan tibanya. Jadi, data terbuka itu penting agar bisa berjalan sesuai ketentuan,” tegas Herwyn pada diskusi daring “Mengelola Ancaman Logistik Pilkada 2024” yang disiarkan oleh TVRI pada Rabu (31/7).

Mendukung permintaan Bawaslu, Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini juga mendorong agar Silog dibuka kepada publik. Penggunaan teknologi pada tahapan pilkada mestinya meningkatkan kualitas transparansi. Silog pun diharapkan menampilkan data perkembangan pengadaan dan distribusi logistik secara berkala.

“Disayangkan, di Pemilu 2024, Silog ada, tetapi kurang aksesibel. Harusnya kan pakai teknologi bisa meningkatkan kualitas transparansi, bukan layanannya jadi menurun. Nah untuk memastikan logistik tidak bermasalah, harusnya Silog menampilkan update berkala perkembangan distribusi logistik di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada,” tandas Titi, pada diskusi yang sama.

Keterbukaan data pada Silog dinilai dapat mencegah praktik korupsi pada tahap pengadaan logistik pilkada. Desentralisasi wewenang dan anggaran penentuan produksi logistik kepada KPUD memunculkan kerentanan praktik menyimpang. Pilkada 2024 diharapkan tidak mengulang kasus korupsi logistik di beberapa daerah yang terjadi pada Pilkada Serentak 2020.

“Di beberapa daerah di Pilkada 2020, residunya masih sampai sekarang. Ada yang masuk bui lima-limanya. Ini kerentanan dari desentralisasi anggaran dan otoritas eksekusi pengadaan logistik kerap disikapi dengan cara-cara yang menyimpang,” ujar Titi. []