Tag Archives: pilkada

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus konsisten dengan rancang bangun konstitusi. Ia menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sejumlah putusannya, antara lain Putusan Nomor 110, 55, dan …

Pemisahan pemilu Nasional dan lokal dinilai tidak hanya berdampak pada dinamika politik di daerah, tetapi juga berimplikasi terhadap evaluasi kepemimpinan nasional. Hal tersebut disampaikan dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Firman Manan, dalam Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan Perkumpulan …

Kampanye digital menjadi strategi utama dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2024, dengan berbagai konten tentang tiga pasangan calon yang tersebar di media sosial. Sebanyak 320.549 pemilih dijadwalkan memberikan suara pada 27 November 2024 mendatang. Sesuai UU Pilkada No. 10 Tahun 2016, …

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, mengetuk palu tanda dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945 atau UU …

Hari pencoblosan suara Pilkada 27 November mendatang akan terasa berbeda bagi Rusdi, sebut saja demikian. Untuk pertama kalinya, pria paruh baya ini terancam tak bisa menyalurkan hak pilihnya. “Waktu Pemilu Februari saya masih nyoblos di TPS dekat rumah,” katanya. Kini, …

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, merilis penyempurnaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam bentuk aplikasi pada Kamis, 7 November lalu. Sirekap akan kembali digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dalam keterangan persnya, Betty menyebut …

Evaluasi The Indonesia Institute (TII) terhadap kampanye Pemilu 2024 menemukan fenomena banyaknya pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh masyarakat umum yang tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini dikarenakan laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat pelaporan …

Menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara nasional pada 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah bersepakat tidak mengubah legislasi yang mengatur penyelenggaraan pilkada. Artinya, UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali …

Sebelum Pemilu 2024, ada ratusan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tanpa menyertakan pilkada. Pada 2022 ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. Sedangkan pada 2023 ada 170 daerah. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 201 ayat (8) UU …

Jadwal pilkada serentak tengah menjadi perdebatan yang berpijak pada proses legislasi. Ada pihak yang ingin jadwal pilkada serentak diubah melalui revisi undang-undang pemilu. Ada juga pihak yang ingin mempertahankan jadwal pilkada serentak sehingga undang-undang pemilu tidak perlu direvisi. Merujuk UU …