Tag Archives: pilkada 2024

Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebutkan sepuluh faktor penyebab semakin banyaknya daerah yang memunculkan pasangan calon (paslon) tunggal di Pilkada. Faktor pertama yakni, keinginan untuk mengamankan kemenangan sejak awal. Pertarungan mendapatkan tiket pencalonan dinilai lebih mudah dibandingkan memperebutkan suara …

Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal dimungkinkan pada 2015, telah ada 53 kasus pilkada paslon tunggal. Pilkada 2015, 3 daerah berpaslon tunggal. Pilkada 2017, 9 daerah. Pilkada 2018, 16 daerah. Pilkada 2020, 25 …

Indonesia Corruption Watch menyebut perlu ada pengawasan ketat dana hibah Pilkada 2024, karena kasus korupsi dana hibah pilkada marak terjadi. ICW mencatat, sepanjang tahun 2023 terdapat 17 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, 11 kasus di antaranya berkaitan …

Pengajar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan bahwa joki panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) tak dibenarkan secara hukum. Pantarlih merupakan orang yang mendapatkan mandat untuk menjalankan tugas memutakhirkan data pemilih. Pengalihan tugas kepada orang lain berpotensi membawa dampak tidak …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyampaikan pihaknya menemukan 42 kasus dugaan joki panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di DKI Jakarta. Joki pantarlih juga ditemukan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini telah dilaporkan kepada …

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi peristiwa pergantian kekuasaan eksekutif di seluruh daerah di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memprediksi potensi pelanggaran netralitas lembaga penyiaran akan lebih besar dari Pemilu Serentak 2024. Pihaknya akan mengawasi lembaga penyiaran bersama Badan Pengawas Pemilihan …

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) paling banyak terjadi di media sosial, atau sebesar 40 persen. Hal tersebut dinilai terjadi lantaran kurangnya sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas ASN, bahwa …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam tahapan Pilkada Serentak 2024. Beberapa sekretaris daerah (sekda) dilaporkan secara aktif mendaftarkan diri kepada partai politik, guna memperoleh surat rekomendasi untuk mendaftarkan diri …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan tetap digunakan di Pilkada 2024. Plt Ketua KPU Mochammad Afifudin Sirekap akan tetap digunakan setelah berbagai perbaikan. Ia menyampaikan KPU akan segera membahasnya dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) …

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menjelaskan evaluasi Sirekap di Pemilu 2024 dan rencana penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024. Penjelasan dari KPU …