Tag Archives: pilkada

JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kampanye bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Keterbatasan UU Pilkada dalam menangani kasus itu mesti diantisipasi dengan upaya …

Peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (2/12), mengatakan, potensi munculnya pasangan calon tunggal masih sangat tinggi dalam Pilkada 2018. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak membatasi …

Tenggat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018 tinggal tujuh bulan lagi. Sisa waktu inilah yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan sosialisasi. Meningkatkan partisipasi pemilih layak dilakukan oleh semua penyelenggara pilkada untuk perbaikan berbagai aspek pemilihan umum di daerah. Partisipasi pemilih dalam pilkada …

JAKARTA, KOMPAS — Pilkada serentak 2018 akan meningkatkan tensi politik di Tanah Air. Karena itu, para kontestan pilkada, baik pasangan calon, partai politik, maupun masyarakat, diminta mengedepankan politik yang santun dan tidak menggunakan cara-cara provokatif. Imbauan itu disampaikan para ulama …

Rekomendasi Sanksi Sering Tak Dilaksanakan JAKARTA, KOMPAS — Meski proses Pilkada 2018 saat ini masih di tahap awal, sudah terjadi pelanggaran terhadap prinsip netralitas aparatur sipil negara di pilkada. Pengawasan oleh pemerintah dan pengawas pemilu mesti ditingkatkan karena potensi terjadinya …

Jalur Perseorangan Belum Optimal Dimanfaatkan JAKARTA, KOMPAS — Pintu bagi munculnya calon kepala daerah melalui jalur perseorangan sudah dibuka oleh Undang-Undang Pilkada. Namun, beratnya persyaratan membuat pintu itu masih sangat terbatas dimanfaatkan bakal calon kepala daerah, termasuk di Pilkada Serentak …

Beratnya syarat calon jalur perseorangan berdampak besar bagi daerah yang berpenduduk amat banyak. Salah satunya adalah Jawa Barat. Dengan persyaratan pengumpulan dukungan 6,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT), Pilkada Jawa Barat amat kecil kemungkinan diikuti calon jalur perseorangan. Syarat …

Pada rapat dengar pendapat (RDP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan di dalam rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mengawasi proses lelang logistik Pilkada 2018. Bawaslu hendak memastikan tak ada keterlambatan proses cetak logistik. “Ini untuk memastikan apakah ada keterlambatan dan lain-lain. …

Pasal dalam Undang-undang Pilkada mengenai larangan petahana melakukan mutasi pejabat dan larangan menggunakan program pemerintah diusulkan menjadi persyaratan calon di pilkada. Jika usul ini diterima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada bisa membatalkan petahana yang …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri khawatir akan risiko korupsi terhadap besarnya anggaran daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. “Berdasarkan hasil penelitian, dan praktik selama ini, pembiayaan pilkada yang dibebankan APBD ini adalah sebuah persoalan,” kata Direktur Politik …