Tag Archives: RUU Pemilu

Pemilu perlu dirumuskan melalui undang-undang untuk meminimalkan peran negara. Ada tren keliru dari perubahan regulasi. Selama ini pemangku kepentingan pemilu menganggap, untuk membuat pemilu semakin baik aturan harus diperbanyak. Konsekuensinya peran negara semakin bertambah. Hasilnya, seperti yang terjadi di bidang …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menawarkan empat paket pilihan untuk diambil keputusan pada Selasa (13/6) esok. Usulan empat paket ini disusun setelah Fraksi PDIP meminta pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial dibahas dengan skema paket—tak dipisah satu per …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menargetkan seluruh perdebatan pada pembahasan RUU Pemilu bisa diselesaikan dalam rapat Pansus esok (13/6). Setelah pengambilan keputusan di tingkat Pansus tersebut, Pansus menargetkan RUU Pemilu bisa disahkan pada sidang paripuna pada Senin (19/6). …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dan Pemerintah menyepakati pembiayaan pelatihan saksi oleh negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Usul ini dinilai tidak sesuai dengan desain dan tugas kelembagaan penyelenggara pemilu. “KPU dan Bawaslu …

Jumlah penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga TPS disesuaikan. Beban berat pemilu serentak jadi dalih.  Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu DPR dan Pemerintah menyepakati penyesuaian jumlah anggota dan sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu …

Rekapitulasi suara pada Pemilu 2014 dilakukan berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Pada Pilkada 2015 dan 2017 lalu, tahapan rekapitulasi suara di tingkat kelurahan dipotong. Hasil pemungutan suara dari TPS langsung direkap di kecamatan. Untuk …

Penambahan kursi belum terjamin dapat mengatasi persoalan disproporsional. Penambahan kursi malah berkonsekuensi pada pemborosan anggaran. Isu penambahan kursi mula-mula muncul untuk mengatasi persoalan representasi dan disproporsionalitas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penambahan jumlah penduduk dan daerah otonom baru jadi alasan …

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan disesuaikan. Jumlah penduduk dan kondisi geografis jadi variabel dalam menentukan jumlah anggota KPU. “Untuk penyesuaian jumlah, ada skema jumlah penduduk. Hanya jumlah penduduk. Itu sudah kita sepakati di …

Penambahan 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada pemborosan anggaran negara sebesar 56 milyar per tahun. Indonesia Budget Center (IBC) menyayangkan sikap anggota Pansus Rancangan Undang-undang pemilu yang menganggap remeh pemborosan ini. “IBC menyayangkan, DPR menganggap anggaran Rp56 milyar/tahun …

Rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5) memutuskan tak mengubah syarat verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Implikasinya, 12 partai peserta Pemilu 2014 otomatis menjadi peserta di pemilu serentak pertama Indonesia. Jika Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan …