Tag Archives: sistem pemilu

Surat suara merupakan salah satu perlengkapan dalam tahapan pemungutan suara. Namun ternyata surat suara dalam pemilu bukan sekedar lembaran kertas. Melalui kertas suara pemilih memberikan pilihannya dan dari pilihan inilah kemudian yang akan dihitung untuk menentukan siapa pemenang pemilu. Untuk …

Daerah pemilihan adalah wilayah perebutan suara dan kursi. Di dalam wilayah daerah pemilihan terdapat sejumlah penduduk. Jumlah penduduk ini menentukan jumlah kursi perwakilan yang tersedia di daerah pemilihan. Jadi kursi itu mewakili penduduk, meski hanya sekitar 70% penduduk yang memiliki …

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1917 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang sehingga sangat tebal. Undang-undang ini terdiri dari 317 halaman undang-undang, 116 halaman penjelasan, dan 33 lampiran; terdiri dari 6 buku, 31 bab, 82 bagian, …

Rancangan Undang-undang Pemilu (per April 2020) hasil kerja Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat sudah ada, lengkap dengan naskah akademik dan lampiran. Tak ada perubahan bentuk afirmasi perempuan dalam RUU prioritas 2020 ini. Tak bertambah, juga tak berkurang. Afirmasi perempuan dalam …

“Tak ada sistem pemilu yang paling baik, yang ada sistem pemilu yang cocok,” kurang lebih begitu banyak pemerhati sistem pemilu mengutip kesimpulan Andrew Reynolds. Cendikiawan pemilu internasional ini berpendapat, kecocokan pilihan sistem pemilu suatu negara tergantung konteks dan kebutuhan. Obsesi …

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, draf revisi undang-undang pemilu telah selesai dikerjakan (16/4). Informasi ini menimbulkan banyak perhatian, salah satunya mempertanyakan pilihan sistem pemilu legislatif. Para pemerhati sistem pemilu berharap apa yang dievaluasi …

Tahun 2020 Indonesia kembali melangsungkan sensus penduduk sebagai rutinitas sepuluh tahunan. Data demografi penduduk hasil sensus tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui laju kependudukan, lebih jauh sangat berguna untuk urusan politik perwakilan di pemilu. Idealnya sensus penduduk dijadikan momentum untuk menata …

“Hukum adalah produk politik.” Tampaknya, tak ada undang-undang yang lebih politis dibanding undang-undang pemilu. Regulasi mengenai kompetisi partai politik atau politisi meraih kursi kekuasaan ini merupakan produk hukum yang punya kepentingan politik kekuasaan yang tinggi. Para dewan kuat berkecenderungan menyusun …

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perludem untuk mengonstitusional- kan format pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun, dalam putusannya, MK menegaskan, demi menguatkan sistem presidensial, penyerentakan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD tak bisa diutak-atik lagi. Boleh disertai pemilu DPRD …