Tag Archives: sistem pemilu

Perdebatan terkait beberapa isu krusial di dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu mulai meruncing. Salah satunya adalah ambang batas kursi atau suara untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Sikap politik beberapa fraksi di DPR pun mulai berubah. Awalnya, Fraksi Partai Kebangkitan …

Pengecilan besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) secara ekstrim hingga 3-6 dinilai akan menyulitkan perempuan calon legislatif (caleg) untuk terpilih. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk tidak melakukan hal tersebut. KPI …

Dinamika perumusan undang-undang pemilu kembali berkutat pada isu sistem pemilu. Pembahasannya pun berulang soal, proporsional tertutup atau terbuka. Padahal persoalan sistem pemilu merupakan satu aspek kepemiluan yang kompleks. Penetapan sistem apa yang dipilih sering tak tuntas menyertakan banyak variabel sistem …

Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota telah bergulir. Sebagai pribadi yang concern terhadap persolaan politik baik keilmuan maupun praktis turut mengambil bagian minimal mengikuti perkembangan pembahasan terhadapa RUU yang akan menjadi …

Deputi Perludem, Khoirunissa Agustyati menceritakan perjalanan sistem pemilu Indonesia bersama sekretariat bersama kodifikasi UU Pemilu di tahun 2016. Dalam acara Catatan Akhir Tahun Perludem 2016. (29/12/2016)

Sistem pemilu menjadi perdebatan utama dalam rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sedikitnya tiga fraksi partai di parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui sistem proporsional terbuka terbatas …

Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya menyetujui pembentukan daerah pemilihan (dapil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan KPU membentuk dapil diyakini lebih memenuhi prinsip keadilan …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah dibentuk dan siap bekerja. Berdasarkan jadwal yang disusun Pansus, pembahasan akan diakhiri pada 28 April 2017. Artinya, DPR dan pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari lima bulan untuk membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu. …

Pada rapat dengar pendapat 7 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar daerah pemilihan (dapil) dibentuk oleh KPU. Hal ini ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di dalam tubuh Pansus …

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan sistem proporsional tertutup sebagai sistem pemilu legislatif (pileg). Keduanya berargumen bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, sehingga partai mempunyai hak untuk menetapkan kadernya …