Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Elang, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggugat aturan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga partai itu mempersoalkan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang mengatur pembebasan verifikasi ulang bagi partai politik yang telah lulus verifikasi. Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor 405/PUU-XXIV/2026.
Kuasa hukum para pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, mengatakan aturan tersebut menimbulkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Sebab, PPP, Partai Elang, dan Perindo harus menjalani verifikasi faktual ulang untuk Pemilu 2029, sama seperti partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilu.
Padahal, menurut para pemohon, mereka telah memiliki pengalaman mengikuti sejumlah pemilu di Indonesia. Kondisi ini dinilai mengabaikan perbedaan antara partai yang telah berulang kali menjadi peserta pemilu dan partai yang baru dibentuk. Viktor menyebut ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional para pemohon.
“Terutama hak atas kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin UUD 1945,” kata Viktor dalam Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar di MK, Jakarta, (9/11).
Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Tama Satrya Langkun, menyebut adanya tiga rujukan aturan yang berbeda mengenai pembebasan verifikasi faktual partai politik. Ketiganya adalah Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, dan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022.
Menurut Tama, UU Pemilu membebaskan seluruh partai yang pernah lulus verifikasi. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 merujuk pada Pemilu 2019, sedangkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 menggunakan acuan pemilu terakhir. Persoalannya, tidak ada satu pun ketentuan tersebut yang secara tegas mengatur pelaksanaan verifikasi faktual untuk Pemilu 2029.
“Saat ini, berlaku tiga rumusan berbeda teks Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang membebaskan semua partai yang pernah lulus verifikasi, amar putusan di 55/PUU-XVIII/2020 yang terikat pada pemilu 2019, dan Perbawaslu 6/2022 yang merujuk pemilu terakhir, tidak satu pun mengatur pemilu 2029 secara tegas,” kata Tama.
Para pemohon menilai ketidakjelasan aturan tersebut menyebabkan perlakuan yang tidak setara. Partai yang telah mengikuti pemilu sejak 1977, misalnya, diperlakukan sama dengan partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilu. []










Comments