Dari dulu hingga sekarang, pemilih luar negeri Indonesia tidak diperkenankan untuk mengikuti pemilihan umum lokal, baik kepala daerah maupun DPRD. Pemilih di luar ...

Wacana peningkatan bantuan keuangan politik (Banpol) dinilai perlu dibarengi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan dalam putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 ...

Perludem dorong Partai politik untuk membangun mekanisme internal yang jelas dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan organisasi. Dorongan tersebut mengemuka dalam ...

Titi Anggraini membuka presentasi disertasinya yang berjudul “Dampak Legislative Inaction dalam Tata Kelola Pemilu Serentak 2024 dan Urgensinya terhadap Pembentukan Komisi Hukum Pemilu di Indonesia” ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memputuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai ...

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Heroik M Pratama menilai lamanya pembahasan revisi UU Pemilu selama ini tidak otomatis menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas. ...

Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menawarkan pembentukan panel ahli independen berbasis kepakaran untuk memutus stagnasi dan kebuntuan politik dalam pembahasan RUU Pemilu. ...

Dalam diskursus filsafat politik, gagasan Robert Nozick mengenai Minimal State (Negara Minimal) bisa relevan dipertimbangkan dalam konteks wujud negara Indonesia yang pemerintahannya terlalu ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu Kembali mendesak DPR dan pemerintah segera membahas RUU Pemilu. Pembahasan tersebut dianggap penting dan mendesak dilakukan ...