Partai politik pada mulanya dibayangkan sebagai jembatan yang menghubungkan warga dengan kekuasaan, sebuah institusi yang secara hukum ditempatkan sebagai sarana partisipasi politik rakyat ...

Digitalisasi pemerintahan dan demokrasi perlu bergeser dari sekadar pembangunan aplikasi menuju pembangunan infrastruktur publik digital. Infrastruktur publik digital tidak hanya berorientasi pada kebutuhan ...

Ada satu hal yang terus kami temukan ketika bekerja mengawal pemilu: keterwakilan perempuan sering kali diakui dalam norma, tetapi hilang ketika norma itu ...

Undang-undang seringkali dibayangkan sebagai hasil dari proses yang rasional: persoalan masyarakat diidentifikasi, kebutuhan publik dirumuskan, kemudian diterjemahkan dalam aturan. Dalam bayangan semacam ini, ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong pendidikan demokrasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses pendidikan formal. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat ...

Pendidikan demokrasi dinilai perlu diberikan sejak dini dan tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Pendidikan demokrasi juga perlu diintegrasikan ke dalam proses pendidikan ...

Setiap kali isu pemilu dibuka, arahnya gampang ditebak. Dalam hitungan menit, pembicaraan balik lagi ke titik yang itu-itu saja: proporsional terbuka atau tertutup, ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pengaturan keterwakilan perempuan dalam ...

Diskusi panjang mengenai ibu kota negara kerap berputar-putar pada soal jadi-tidaknya Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara di masa depan dan, jika jadi, ...

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembentuk hukum yang melahirkan aturan diskriminatif. Freedom House secara konsisten menilai bahwa kualitas demokrasi tidak ...