Berita

Koalisi Dorong Penataan Ulang Manajemen Penyelenggaraan Pemilu

0

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu mengusulkan sejumlah perubahan mendasar dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemangkasan tahapan inti penyelenggaraan pemilu dari semula 20 bulan menjadi 12 bulan.

“Pemangkasan tahapan inti dirancang untuk membuat penyelenggaraan pemilu lebih efektif. Usulan kami tahapan pemilu dibagi menjadi empat bagian, yakni persiapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi,” kata Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay dalam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta (12/11).

Koalisi juga mengusulkan agar penentuan daerah pemilihan (dapil) mengikuti siklus sensus penduduk dan tidak lagi dilakukan setiap pemilu. Selain itu, pemutakhiran daftar pemilih diusulkan berlangsung secara berkelanjutan sehingga tidak lagi menjadi bagian dari tahapan inti penyelenggaraan pemilu.

Lebih jauh, Hadar mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hadar mengatakan, KPU diusulkan dengan jumlah yang sama memiliki tujuh anggota di tingkat pusat dan lima anggota di tingkat daerah.

“Dalam rangka memastikan kemandirian, diproses melalui tim seleksi berkualitas yang diusulkam DPR dan Pemerintah,” ujar Hadar.

Koalisi juga mengusulkan perubahan desain pengawasan pemilu dengan mengganti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi Badan Ajudikasi Pemilu (Badilu). Menurut koalisi, Badilu dirancang untuk menangani pelanggaran administrasi, sengketa proses pemilu, serta pelanggaran dana kampanye.

“Kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kami mengusulkan mereka direkrut seperti KPU dan Bawaslu. Jadi ada proses rekrutmen terbuka dan proses seleksi,” imbuhnya.

Koalisi juga mengusulkan pembentukan tim seleksi penyelenggara pemilu yang berjumlah 13 orang dan dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Koalisi juga mendorong agar komposisi tim seleksi tersebut memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Tim seleksi tersebut bertugas menyeleksi calon anggota KPU, Badan Ajudikasi Pemilu (Badilu), dan DKPP. Selain itu, Koalisi mengusulkan agar proses seleksi anggota KPU dan Badilu di tingkat provinsi serta kabupaten/kota dilaksanakan secara serentak. []

RDPU RUU Pemilu: Koalisi Usulkan Penghapusan Presidential dan Parliamentary Threshold

Previous article

Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 726 Pasal untuk Perombakan Desain Pemilu

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita