BeritaHeadline

Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

0

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11). Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan diterima Ketua MPR Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani menyampaikan bahwa kedatangan Gibran ke Gedung MPR bertujuan untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Menurut Muzani, surat yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian bunyi surat pengunduran diri yang dibacakan Ketua MPR di Senayan, Jakarta (12/11).

Sebagai informasi, Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah tekanan politik dan persoalan hukum terkait keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA miliknya. Persoalan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.

Di sisi lain, DPR juga telah menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran. Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah itu telah melampaui syarat minimal pengajuan hak menyatakan pendapat, yakni 25 anggota DPR.

Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Berdasarkan Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Dalam proses tersebut, Presiden harus mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.

Selanjutnya, MPR akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan 2024–2029. Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden, melainkan melalui pemilihan oleh MPR. []

Tiga Parpol Gugat Ketentuan Verifikasi Faktual untuk Pemilu 2029

Previous article

RDPU RUU Pemilu: Koalisi Usulkan Penghapusan Presidential dan Parliamentary Threshold

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita