Berita

Pakar Sebut Sistem Proporsional Terbuka Picu Persaingan Internal Partai Politik

0

Dosen Hukum Kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menilai sistem pemilu proporsional terbuka memicu persaingan antar kandidat di internal partai politik. Kondisi ini menciptakan fenomena pertarungan antar kandidat dalam satu partai justru lebih dominan dibandingkan persaingan antar partai politik. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada melemahnya peran kelembagaan partai politik. 

“Para kandidat cenderung mengandalkan modal individu dan jaringan personal untuk memenangkan kontestasi, sehingga ikatan dan loyalitas kandidat terhadap partai menjadi lemah,” kata Khairul dalam RDPU dengan Komisi II DPR di Jakarta, (11/11).

Khairul mengakui tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Karena itu, setiap pilihan sistem pemilu harus disertai upaya mitigasi risiko dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak negatif yang ditimbulkannya. Ia menilai, penguatan kembali peran partai politik perlu dilakukan melalui pembenahan sistem pemilu, termasuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal. 

“Putusan tersebut juga dapat mengurangi beban penyelenggara pemilu karena tata kelola pemilu menjadi lebih proporsional,” ucapnya. 

Lebih lanjut, Khairul menjelaskan, Mengacu pada teori transisi hukum, ia menilai perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah dapat dilakukan untuk menjembatani perubahan pengaturan keserentakan pemilu. Menurutnya, pengaturan masa transisi tersebut perlu dimuat dalam sejumlah regulasi, yakni RUU Pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Pilkada.

“Dasar mereka menjabat adalah mereka dipilih pemilu dan terjadi transisi hukum dan menjadi alasan hukum untuk diperpanjang masa jabatannya,” ucapnya.

Selain itu Khairul juga menyebut, sistem mixed-member proportional (MMP) maupun mixed-member majoritarian (MMM) berpotensi mendorong partai politik mengoptimalkan mesin organisasinya. Kedua sistem tersebut memberikan ruang bagi partai politik untuk menentukan kandidat yang akan diusung dalam kontestasi pemilu.

“Kalau putusan MK ini (Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024) ditindaklanjuti dan diikuti dengan perbaikan sistem pemilu maka akan mendorong mesin partai politik untuk bekerja,” jelas Khairul. []

Pembatasan AI hingga Pemilihan Anggota KPU Jadi Perhatian Orang Muda

Previous article

Pakar: Sistem Multipartai Perluas Partisipasi Publik dalam Pemilu

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita