Akademisi Universitas Airlangga, Kris Nugroho, menilai sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia berperan memperluas partisipasi publik dalam pemilu. Keberadaan banyak partai politik membuka ruang bagi beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat untuk terwakili dalam proses politik. Menurutnya, partai politik turut mendorong antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi tersebut sejalan dengan semangat transisi dan konsolidasi demokrasi pasca-Orde Baru yang menunjukkan perkembangan menuju demokrasi organik.
“Partai politik menjadi harapan meresonansi output legislasi yang konsisten dengan program-program kampanye,” ujar Kris dalam RDPU dengan Komisi II DPR di Jakarta, (11/11).
Ia menjelaskan, proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia turut difasilitasi melalui pembentukan berbagai regulasi yang mendukung demokratisasi. Undang-undang tersebut diantaranya, UU Partai Politik, UU Pemilu, UU tentang Otonomi Daerah, dan UU Pilkada. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi dinamika politik elektoral di Indonesia.
“Kehadirannya menyediakan prosedur dan mekanisme bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, sekaligus memberikan ruang bagi partai politik untuk menjalankan fungsi representasi,” katanya.
Namun Kris juga mengingatkan bahwa demokrasi prosedural saja tidak cukup untuk mewujudkan demokrasi yang substantif. Dibutuhkan transformasi sikap politik dan kepentingan dari para aktor demokrasi agar mekanisme demokrasi prosedural dapat diwujudkan menjadi demokrasi organik. Transformasi tersebut perlu tercermin melalui penguatan partisipasi dan representasi politik.
Sementara Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Zulkarnain, menyodorkan lima rekomendasi untuk RUU Pemilu. Pertama, kepatuhan pada konstitusi, dengan mengintegrasikan norma hasil putusan MK termasuk konsekuensi langsung terhadap pasal yang berkaitan. Kedua, keterpaduan institusi penyelenggara pemilu dengan institusi peradilan.
Selanjutnya, rekomendasi ketiga, proporsionalitas elektoral, dengan menggunakan ukuran objektif dan proporsional dalam pembatasan hak, alokasi kursi dan sistem kepesertaan. Keempat, penyederhanaan regulasi dengan mempertahankan norma esensial UU Pemilu dan pendelegasian hanya untuk materi teknis dengan batas yang jelas. Kelima, etika penyelenggara negara (public official ethics). []










Comments