Berita

DPR Sahkan UU Perampasan Aset

0

DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (UU Perampasan Aset). Dalam rapat paripurna DPR seluruh fraksi dan seluruh anggota DPR yang hadir secara bulat memberikan persetujuan tersebut.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU? Setuju ya, terima kasih,” kata Ketua DPR, Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta (19/11).

Ketua panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan arsitektur hukum RUU Perampasan Aset terdiri dari empat pilar. Pertama, asas dan ruang lingkup meliputi hak asasi manusia (HAM), proporsionalitas, menyasar kejahatan finansial/IT, dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat (termasuk pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi).

Kedua, prosedur presisi, antara lain mengatur mekanisme NCB dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan abuse of power. Ketiga, tata kelola dan transparansi dengan pengelolaan siklus perampasan aset secara penuh dilakukan badan profesional independen berbasis sistem informasi aset. Keempat, restorasi berkeadilan dengan menjamin pengembalian aset kepada korban dan pelindungan proporsional bagi pihak ketiga beritikad baik.

Habiburokhman mencontohkan, kasus investasi bodong, salah satu hambatan penegakan hukum yakni pelaku tertangkap, dan rela dihukum pidana karena merasa sudah mengumpulkan banyak uang dari hasil kejahatannya. Sekalipun proses hukumnya berjalan hingga putusan pengadilan, tapi uang hasil kejahatan tidak dikembalikan kepada korban. 

“Harapannya beleid ini ke depan bisa mengembalikan kerugian korban dan masyarakat melalui putusan pengadilan,” harapnya. 

Lebih lanjut, kata Habiburokhman, RUU Perampasan Aset sedikitnya menggunakan tiga benteng untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Pertama, pengawasan independen dengan membentuk Badan Pengawas di luar aparat penindak. Kedua, beban pembuktian berimbang, dan diuji secara terbuka di pengadilan. Ketiga, transparansi digital melalui jejak audit permanen melalui sistem pengelolaan aset berbasis IT.

“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga UU ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk Presiden dan disetujui DPR,” pungkasnya. []

Koalisi Advokasi Perampasan Aset Somasi DPR, Desak Publikasi Draf RUU dan Naskah Akademik

Previous article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita