Berita

Koalisi Advokasi Perampasan Aset Somasi DPR, Desak Publikasi Draf RUU dan Naskah Akademik

0

Koalisi Advokasi Perampasan Aset melayangkan somasi kepada Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III DPR RI selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Koalisi mendesak DPR RI membuka akses terhadap naskah resmi RUU Perampasan Aset, Naskah Akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menjadi dasar pembahasan bersama pemerintah.

“Somasi ini kami sampaikan sehubungan dengan dugaan tidak dipublikasikannya naskah resmi RUU Perampasan Aset, Naskah Akademik, dan DIM, sementara proses pembahasan telah berlangsung dan menghasilkan sejumlah kesepakatan substantif antara DPR RI dan Pemerintah,” tegas koalisi melalui keterangan resmi (16/11). 

Koalisi menilai tidak terbukanya akses terhadap dokumen pembahasan menimbulkan persoalan serius dalam proses pembentukan undang-undang. Sebab menurut koalisi, masyarakat di satu sisi diminta berpartisipasi dalam pembahasan RUU, tetapi tidak diberikan akses terhadap naskah dasar pembahasan.

“Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak memiliki informasi memadai untuk memahami perubahan substansi RUU, menyusun masukan, maupun mengawasi proses pembentukan undang-undang. Akibatnya, hak masyarakat atas partisipasi bermakna (meaningful participation) terhambat,” imbuh koalisi. 

Koalisi menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip partisipasi bermakna sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Koalisi menyebut telah menelusuri kanal publikasi resmi DPR RI sejak 10 September hingga 12 November 2026. Namun, hingga somasi dilayangkan, koalisi mengaku tidak menemukan publikasi naskah resmi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Tertentu.

Padahal, Ketua Panja Komisi III DPR RI disebut telah menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset dimulai pada 5 November 2026. Pembahasan tersebut juga ditargetkan dapat diselesaikan dan disahkan sebelum 15 Desember 2026.

Koalisi juga menilai pembentukan undang-undang tanpa menyediakan naskah yang dapat diakses dan dibaca publik patut diduga melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) juncto Pasal 89 ayat (2) juncto Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022. []

Pakar: Sistem Multipartai Perluas Partisipasi Publik dalam Pemilu

Previous article

DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita