JAKARTA, KOMPAS Pemerintah belum berkeinginan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk mengubah sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung atau dipilih ...
Belum ada yang berubah dari pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah gelombang ketiga saat ini. Kampanye terkesan biasabiasa saja dan tidak ada sesuatu yang ...
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Penyelenggara Pemilu memperdebatkan hak partai politik baru peserta Pemilu 2019. Hak itu mencakup pencantuman lambang ...
JAKARTA, KOMPAS–Pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum agar berjalan taat asas perlu disertai sosialisasi tata cara pelaporan pelanggaran. ...
Setahun menjelang pelaksanaannya, Pemilu 2019 sedang dirundung masalah serius. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki kartu ...
Sampai akhir Maret 2018 terdapat lima calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. ...
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum didorong untuk mengisi kekosongan hukum akibat pengaturan di Undang-Undang Pemilu yang tidak rinci terkait pemberian kewenangan KPU mencegah ...
JAKARTA, KOMPAS – Transisi kelembagaan pengawas pemilu yang saat ini masih ad hoc menjadi badan pengawas pemilu permanen di tingkat kabupaten dan kota dimulai di ...
Buku ini merupakan serial lanjutan buku pertama yang berjudul Noken dan Konflik Pemilu. Materinya merupakan hasil pengkajian dan pendalaman dari proses penyelenggaraan Pilkada ...
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah anggota DPRD kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah antisipasi mesti disiapkan agar Pemilu mendatang menghasilkan wakil ...