Maharddhika, Author at Rumah Pemilu

Author: Maharddhika

Memenuhi Syarat tapi Tak Calonkan Presiden, Partai Tak Boleh Ikut Pemilu Berikutnya

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyiapkan sanksi bagi partai yang memenuhi syarat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (wapres) ...

By Maharddhika30 Mei 20170

Berita

Urunan Gaji untuk Penambahan Kursi DPR

Penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada keuangan negara. Biaya gaji dan tunjangan satu orang anggota DPR setidaknya mencapai 2 milyar per ...

By Maharddhika29 Mei 20170

Berita

Penambahan Kursi DPR, Pemerintah: Justifikasi Metodologisnya Tak Ketemu

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penambahan 19 kursi di DPR—dari semula 560 jadi 579 kursi. Angka ini ...

By Maharddhika29 Mei 20170

Berita

Bawaslu Diusulkan Kelola Dana dan Latih Saksi Partai

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mengusulkan dana saksi partai yang didanai negara dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partai tidak menerima ...

By Maharddhika24 Mei 20170

Berita

Kampanye Pemilu 2019 Dapat Dibiayai Negara

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyepakati usulan kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ...

By Maharddhika24 Mei 20170

Rekapitulasi Langsung ke KPU Kabupaten/Kota Pangkas Koreksi Berlapis

Dewan Perwakila Rakyat (DPR) mewacanakan rekapitulasi langsung dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Rancangan Undang-undang (RUU) yang ...

By Maharddhika23 Mei 20170

Berita

Pengesahan RUU Pemilu Makin Molor, Tahapan Kampanye Makin Dipersempit

Rancangan undang-undang Pemilu yang lagi-lagi molor dari target pengesahan akan berkonsekuensi pada pemotongan waktu tahapan pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, ...

By Maharddhika22 Mei 20170

Berita

Keterbukaan MK Kelola Sidang Sengketa Hasil Pilkada Diapresiasi

Keterbukaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengelola sidang sengketa hasil pilkada diapresiasi. Akses luas MK terhadap permohonan, jadwal dan risalah sidang, hingga putusan telah ...

By Maharddhika22 Mei 20170

Berita

Putusan MK Soal Konsultasi Mengikat Dibutuhkan Segera

Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk segera membacakan putusan uji materi terhadap Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Putusan tersebut dibutuhkan menjelang penyusunan peraturan ...

By Maharddhika22 Mei 20170

Berita

Anggota KPU Kabupaten/Kota Paling Banyak Dapat Sanksi DKPP

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah pihak yang paling banyak mendapatkan sanksi etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut adalah ...

By Maharddhika21 Mei 20170

1...171819...47

Author: Maharddhika

Memenuhi Syarat tapi Tak Calonkan Presiden, Partai Tak Boleh Ikut Pemilu Berikutnya

Urunan Gaji untuk Penambahan Kursi DPR

Penambahan Kursi DPR, Pemerintah: Justifikasi Metodologisnya Tak Ketemu

Bawaslu Diusulkan Kelola Dana dan Latih Saksi Partai

Kampanye Pemilu 2019 Dapat Dibiayai Negara

Rekapitulasi Langsung ke KPU Kabupaten/Kota Pangkas Koreksi Berlapis

Pengesahan RUU Pemilu Makin Molor, Tahapan Kampanye Makin Dipersempit

Keterbukaan MK Kelola Sidang Sengketa Hasil Pilkada Diapresiasi

Putusan MK Soal Konsultasi Mengikat Dibutuhkan Segera

Anggota KPU Kabupaten/Kota Paling Banyak Dapat Sanksi DKPP

Update Terbaru

Politik Perut 2029

Diamnya Legislator, Ancaman bagi Demokrasi Pemilu

Makin Dekat 2029, Revisi UU Pemilu Berpotensi Kehilangan Kedalaman Substansi

Perludem Dorong Partai Politik Adopsi Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual

Legislative Inaction Menurut Duta Demokrasi

Author: Maharddhika

Posts navigation

Update Terbaru