Maharddhika, Author at Rumah Pemilu

Author: Maharddhika

Erik Kurniawan: Efektivitas Pemerintahan Terpilih Ditentukan Koalisi dan Strong Leadership

Situs change.org menempatkan petisi â€œTolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusiâ€ sebagai petisi yang paling banyak ditandatangani. 75.919 tanda tangan ...

By Maharddhika19 September 20140

Wawancara

Sulastio: Dewan Semaunya Saja Ubah ke Pilkada Tak Langsung

Satu lagi fraksi partai di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya tinggal PDIP, Hanura, ...

By Maharddhika8 September 20140

Wawancara

Sri Budi Eko Wardani: Tak Ada Alasan Kuat Mencabut Pilkada Langsung

Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, efektivias pemerintahan menjadi salah satu landasan lima dari enam fraksi di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mengubah mekanisme pemilihan kepala ...

By Maharddhika6 September 20140

Wawancara

Abdullah Dahlan: Dipilih DPRD, Kepala Daerah Potensial Tersandera Kepentingan Partai

Lima dari enam fraksi di DPR berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Mereka mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...

By Maharddhika4 September 20140

Wawancara

Abdul Hakam Naja: Pilkada Diharapkan Bisa Mendorong Partisipasi Rakyat Secara Luas

Rancangan undang-undang pilkada merupakan bakal kebijakan penting yang menentukan efektifitas pemerintahan. Efektivitas ini tak hanya terkait untuk pemerintahan daerah melainkan juga pemerintahan nasional. ...

By Maharddhika29 Agustus 20140

Yuda Irlang: Revisi UU MD3 Bukti Dominasi Laki-Laki Elite Partai

Disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinilai merupakan kemunduran demokrasi. Salah satunya mengenai keterwakilan perempuan di DPR. ...

By Maharddhika21 Agustus 20140

Wawancara

Maheswara Prabandono: Hak Konstitusional Warga Memilih Harus Diutamakan

Daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di Pemilu 2014 menjadi pembahasan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Dinilai sebagai masalah karena ...

By Maharddhika14 Agustus 20140

Wawancara

M. Afifuddin: Masalah DPKTb, Struktur Penyelenggara Harus Diminta Pertanggungjawabannya

Menyimak sidang perselihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) kita disuguhkan persoalan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). ...

By Maharddhika12 Agustus 20140

Wawancara

Mimah Susanti: 5.802 TPS di Jakarta untuk Pengecekan, Bukan Pemilihan Ulang

Permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Hatta menyertakan penyelenggarakan pencoblosan di DKI ...

By Maharddhika8 Agustus 20140

Wawancara

BEM UI: Selama Profesional dan Independen, Masyarakat Akan Dukung KPU

Menuju rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menginisiasi petisi #DukungKPU. ...

By Maharddhika19 Juli 20140

1...394041...47

Author: Maharddhika

Erik Kurniawan: Efektivitas Pemerintahan Terpilih Ditentukan Koalisi dan Strong Leadership

Sulastio: Dewan Semaunya Saja Ubah ke Pilkada Tak Langsung

Sri Budi Eko Wardani: Tak Ada Alasan Kuat Mencabut Pilkada Langsung

Abdullah Dahlan: Dipilih DPRD, Kepala Daerah Potensial Tersandera Kepentingan Partai

Abdul Hakam Naja: Pilkada Diharapkan Bisa Mendorong Partisipasi Rakyat Secara Luas

Yuda Irlang: Revisi UU MD3 Bukti Dominasi Laki-Laki Elite Partai

Maheswara Prabandono: Hak Konstitusional Warga Memilih Harus Diutamakan

M. Afifuddin: Masalah DPKTb, Struktur Penyelenggara Harus Diminta Pertanggungjawabannya

Mimah Susanti: 5.802 TPS di Jakarta untuk Pengecekan, Bukan Pemilihan Ulang

BEM UI: Selama Profesional dan Independen, Masyarakat Akan Dukung KPU

Update Terbaru

Politik Perut 2029

Diamnya Legislator, Ancaman bagi Demokrasi Pemilu

Makin Dekat 2029, Revisi UU Pemilu Berpotensi Kehilangan Kedalaman Substansi

Perludem Dorong Partai Politik Adopsi Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual

Legislative Inaction Menurut Duta Demokrasi

Author: Maharddhika

Posts navigation

Update Terbaru