Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti menilai demokrasi tidak semestinya hanya dipahami sebagai mekanisme pemilu atau pergantian kekuasaan. Menurutnya, demokrasi harus ...

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura melihat persoalan mandeknya legislatif sebagai bagian dari problem yang lebih luas ...

Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menilai, mandeknya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tidak lepas dari konflik kepentingan dalam proses pembentukannya. ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pengaturan keterwakilan perempuan dalam ...

Persoalan regulatory capture atau pembajakan regulasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum maupun tata kelola pemerintahan. Praktik tersebut berkaitan erat dengan struktur ...

Indonesian Parliamentary Center (IPC) meluncurkan Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025, sebuah instrumen untuk mengukur kualitas kelembagaan DPR RI dalam menjalankan fungsi dan prinsip-prinsip ...

Direktur Eksekutif PSHK, Rizky Argama, mengatakan terdapat fenomena banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, regulasi justru ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan ...

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menyatakan kekecewaan mendalam atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sebagian permohonan Koalisi Selamatkan Pendidikan ...

Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan pelanggaran hak politik perempuan kepada Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu ...

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menegaskan, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan langkah memperburuk kualitas ...