Berita
Empat Prinsip Penting dalam Revisi UU Pemilu
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Hurriyah menyebutkan empat prinsip penting yang menjadi sorotan terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum ...Perludem Soroti Hambatan Keterwakilan Perempuan
Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Selain persoalan desain sistem pemilu, tata kelola internal partai politik juga ...Ruang Politik Perempuan Kian Menyempit
Ruang politik bagi perempuan di Indonesia dinilai mengalami penyempitan di tengah dinamika demokrasi yang berkembang saat ini. Hal itu terlihat dari jumlah ...Krisis Demokrasi dan Sistem Kepartaian Hambat Keterwakilan Perempuan
Akademisi Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, menilai tantangan keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari kondisi demokrasi dan sistem kepartaian di ...Perjanjian ART Dinilai Ancam Pers Indonesia
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat merusak ekosistem ...Koalisi Damai Desak Komdigi Buka Blokir Login Wikipedia
Koalisi Damai meminta pemerintah segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia. Pemblokiran tersebut dinilai menghambat produksi pengetahuan terbuka serta berpotensi merugikan kepentingan ...SAFEnet: Pola Orde Baru Kembali Muncul di Ruang Siber
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meluncurkan Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2025 bertajuk Orba Datang Lagi, Represi Tak Pernah Pergi pada Jumat, ...BRIN: Biaya Mahal Bukan Alasan Hapus Pilkada Langsung
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. BRIN menilai, Pilkada lewat DPRD ...Otonomi Daerah Dinilai Masih Belum Optimal
Wakil Ketua DPD, Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengungkapkan penerapan otonomi daerah di Indonesia masih banyak meninggalkan catatan. Ia menyebut otonomi daerah memang ...Terbukti Lakukan Gratifikasi Pilkada DKPP Pecat Ketua KPU Kota Bogor
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tetap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin karena terbukti melanggar kode ...
