Berita
IPK 2025: Peringkat Indonesia Merosot ke Posisi 109 Dunia
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34 atau turun tiga poin dibandingkan tahun 2024. Transparency International Indonesia ...Perludem Usulkan Sistem MMP untuk Jaga Proporsionalitas
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan opsi perubahan sistem pemilu legislatif melalui penerapan model campuran Mixed Member Proportional (MMP). Sistem tersebut dinilai ...IEROF 2026: Efisiensi Pemilu Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa upaya efisiensi biaya pemilu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat. Wacana efisiensi ...Perludem: Reformasi Pemilu Harus Jadi Agenda Jangka Panjang
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis semata, tapi ...Koalisi Tawarkan Desain Kodifikasi UU Pemilu
Fragmentasi pengaturan kepemiluan dinilai menjadi salah satu akar persoalan berulang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, koalisi menawarkan desain ...Dorong Reformasi Kepemiluan, Koalisi Serahkan Usulan Kodifikasi UU Pemilu ke Partai Demokrat
Koalisi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk menyampaikan naskah kodifikasi UU Pemilu usulan masyarakat sipil. ...ICW Nilai Penunjukan Hakim MK dan Deputi Gubernur BI Sarat Kepentingan Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras proses pengisian jabatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bank Indonesia (BI) yang dinilai sarat politisasi serta berpotensi merusak prinsip meritokrasi. Kritik ...MK Tegaskan Sengketa Pers Wajib Lewat Dewan Pers
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 pada Senin, 19 ...MK Tolak Uji Materi UU PDP, Koalisi Khawatir Ruang Kebebasan Informasi Terancam
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang diajukan terhadap Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat ...NETGRIT: Pilkada Tak Langsung Berpotensi Hilangkan Calon Alternatif
Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menutup peluang munculnya ...
