Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengatakan bahwa tambahan dana dari negara tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar jika tidak dibarengi reformasi partai ...

Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nuzula Anggreini mengatakan, penguatan tata kelola partai politik, termasuk bantuan keuangan partai, ...

Wacana peningkatan bantuan keuangan politik (Banpol) dinilai perlu dibarengi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ...

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Menurutnya, pembahruu pemiluasan yang terus ...

Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay mendesak DPR dan Pemerintah agar segera merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, jika tidak ...

PakarHukum Pemilu Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa revisi UU Pemilu kini menjadi tugas konstitusional yang mendesak bagi DPR dan Pemerintah. Hal ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan dalam putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 ...

Tingginya biaya politik masih menjadi persoalan serius dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Berdasarkan survei terhadap 478 calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024, ...

Koalisi masyarakat sipil menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) masih belum selaras dengan standar hak ...

Koalisi masyarakat sipil menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang ...