Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TI Indonesia), dan YAPPIKA mengingatkan DPR RI agar proses penunjukan ...

Indonesian Parliamentary Center (IPC) meluncurkan policy brief “Menerka Arah Partisipasi Bermakna dalam Perlindungan Ruang Sipil.” Publikasi tersebut menyoroti kecenderungan menyempitnya ruang sipil yang ...

Perdebatan mengenai reformasi sistem pemilu di Indonesia selama ini lebih banyak berpusat pada pilihan antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Padahal, berbagai ...

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menilai pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar yang ...

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama para perseorangan warga mengajukan uji materi ketentuan kuota 30% perempuan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang ...

Koalisi masyarakat sipil dan media mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan ...

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Senin (15/7). Mereka mendesak pemerintah menghentikan Program ...

Wacana penggunaan e-voting dalam Pemilu Indonesia kembali muncul. Kali ini menjadi salah satu usulan pada konteks revisi undang-undang pemilu.  Padahal, penggunaan e-voting tidak ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor ...

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengingatkan agar pembahasan revisi UU Pemilu tidak kembali disusun berdasarkan kompromi elite ...