Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar, menjelaskan bahwa mahar politik termasuk politik uang. Pasal 47 Undang-Undang (UU) No.8/2015 menyebutkan, partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan dikenakan sanksi …

Mahar politik dinilai sebagai puncak gunung es permasalahan demokrasi di Indonesia. Fenomena ini menandakan bahwa partai politik mengalami defisit uang dan defisit anggota. Pertama, defisit uang. Hampir semua partai politik tak memiliki pemasukan dana yang besar dari iuran anggota. Padahal, …

Anggapan mahar politik tak dapat ditindak oleh Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak selalu benar. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan bahwa kesaksian dari aktor yang mengalami langsung permintaan mahar politik dapat diproses …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menyatakan bahwa KPU akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Verifikasi diberlakukan kepada semua partai politik calon peserta pemilu, dan KPU tak akan meninggalkan prinsip kesetaraan dan keadilan. “Kita berpedoman kepada Putusan MK. …

Empat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Sigit Pamungkas mendorong KPU agar melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-XV/2017. Putusan MK bersifat final dan mengikat, dan dalam Putusan tersebut MK menyebutkan frasa …

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa maraknya kasus mahar politik merefleksikan buruknya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Partai bermain instan dalam pencalonan kepala daerah, mengutamakan popularitas kandidat dan seringkali tidak memperhatikan track record dan …

Perkumpulan untuk Pemillu dan Demokrasi (Perludem) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kesimpulan rapat kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang diselenggarakan pada Selasa (16/1). Perludem mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) …

Isu mahar politik kembali hangat diperbincangkan setelah munculnya laporan La Nyalla Mattalitti, mantan Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), bahwa dirinya diminta dan telah membayar sejumlah uang kepada Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk menjadi calon …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak untuk mengusut tuntas dugaan permintaan mahar politik oleh partai pada bakal calon kepala daerah. Undang-undang Pilkada telah tegas melarang partai atau gabungan partai menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah. “Bawaslu perlu …

Transaksi jual beli tiket pencalonan kepala daerah oleh partai yang kerap disebut mahar politik dinilai akan memicu peningkatan korupsi oleh kepala daerah yang kelak akan terpilih. Korupsi dilakukan untuk mengembalikan uang keluar untuk membayar mahar yang makin sini makin besar …