April 3, 2026

Berita

 Integritas Jadi Prinsip Utama di Peraturan DKPP

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati, menyebutkan bahwa DKPP  menambahkan dua prinsip di dalam draft Peraturan DKPP, yakni prinsip kepentingan umum dan prinsip aksesibilitas. Kepentingan umum perlu untuk menjamin agar setiap penyelenggara pemilu mengedepankan kepentingan umum di atas …

Read More »

DPR: DKPP Semestinya Mensahkan Peraturan Kode Etik Secara Sepihak pada 12 September 2017

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, angkat bicara soal alasan keterlambatan pembahasan draft Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia mengatakan bahwa Komisi II baru menerima surat …

Read More »

DKPP: Pelanggar Prinsip Integritas Tak Akan Ditoleransi

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, menyatakan bahwa tak ada perubahan substansial di dalam draft Peraturan DKPP dengan Peraturan DKPP sebelumnya. Hal-hal yang ditetapkan sebagai pelanggaran di Peraturan DKPP tetap menjadi ketentuan. “Perubahan secara substansial tidak ada, karena kode …

Read More »

132 Daerah Belum Tuntaskan NPHD Pengawasan Pilkada 2018

Sebanyak 132 pemerintah daerah belum menuntaskan penganggaran pengawasan Pilkada 2017. Pemberian dana hibah yang dibuktikan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibutuhkan untuk mendukung berjalannya program dan tugas serta wewenang pengawas di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. “67 daerah sudah …

Read More »

Perempuan Anggota Bawaslu Provinsi 2017-2022 Terpilih Hanya 14 dari 75

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengumumkan calon terpilih anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2017—2022 di 25 Provinsi. Melalui pengumuman bernomor 0486/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017, hanya ada 14 perempuan terpilih dari total 75 orang terpilih di 25 provinsi. “Jumlah total (perempuan) di fit and …

Read More »

Penyelenggara Pemilu Dilarang Terima Honor Sosialisasi dari Peserta Pemilu

Dalam draft Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termuat satu aturan baru, yakni larangan bagi penyelenggara pemilu untuk menerima honor berupa uang/barang/jasa/janji dari peserta pemilu dan tim kampanye yang mengundang ke acara sosialisasi atau kegiatan lain sebagai narasumber. Aturan ini …

Read More »

Draft Peraturan DKPP Telah Dikirim ke DPR dan Pemerintah 6 September 2017

Menanggapi sorotan publik terkait belum ditetapkannya Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang  telah memasuki masa tenggat, yakni tiga bulan setelah anggota DKPP dilantik, DKPP mengadakan konferensi pers. Ketua DKPP, Harjono, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan draft kode etik dan …

Read More »

Pengajuan Daftar Calon Aleg Dimulai Lebih Awal dari Pendaftaran Balon Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 telah disahkan. PKPU membuka pendaftaran bakal calon (balon) anggota legislatif (aleg) lebih awal dari pendaftaran balon presiden dan wakil presiden. Pendaftaran balon aleg dimulai pada 4 Juli dan …

Read More »

Peraturan DKPP Terlambat Ditetapkan Sesuai UU 7/2017

Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang (UU) No.7/2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mesti menetapkan Peraturan DKPP, yang memuat aturan kode etik penyelenggara pemilu, paling lambat tiga bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah. Lima anggota DKPP, bersama satu anggota …

Read More »

Peraturan DKPP Tentang Kode Etik Didesak untuk Segera Ditetapkan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) didesak untuk segera menetapkan peraturan tentang kode etik penyelenggara pemilu meskipun draf aturan tersebut belum dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Jika DKPP telah melayangkan surat ke DPR dan Pemerintah dan belum kunjung …

Read More »