April 3, 2026

Berita

Lima Paket Isu Krusial Diumumkan

Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu mengumumkan lima paket isu krusial untuk menyelesaikan deadlock dalam pembahasan RUU Pemilu. Sistem paket ditujukan agar pengambilan keputusan tak memakan waktu lebih lama. Sebelumnya, ditawarkan opsi item per item. “Kita ingin pengambilan keputusan cepat saja. …

Read More »

Putusan MK Soal Keserentakan Pemilu Sudah Kuat, Teknis Biar Diatur KPU

Wacana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperjelas keserentakan pemilu dinilai tak perlu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah cukup kuat untuk mengatur keserentakan pemilu. Teknis bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan cukup diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). …

Read More »

Pengesahan RUU Pemilu Molor karena Kesalahan Managerial Pembahasan

Kembali mundurnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)  Pemilu mengundang kekecewaan para pemerhati pemilu. Salah satunya yakni Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Titi menilai molornya pengesahan RUU disebabkan oleh kentalnya tarik-menarik kepentingan politik dalam lima isu krusial …

Read More »

333 Laki-Laki Daftar Panwaslih di Sumsel, Bawaslu Tunggu Partisipasi Perempuan

Masa rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk Pilkada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Pilkada Bupati/Walikota di sembilan kabupaten/kota di Sumsel, serta Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) telah memasuki hari ke empat. Per 20 Juni 2017, pendaftar yang telah menyerahkan …

Read More »

Presidential Threshold Nol Persen Penting Agar Presiden Tak Tersandera Partai

Pemerintah, baik melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun Presiden Joko Widodo bersikukuh mempertahankan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen. Argumentasinya, agar calon presiden memiliki modal dukungan politik dari partai-partai yang akan berlaga di parlemen guna menghasilkan …

Read More »

KPU Sediakan Ragam Alternatif Sikapi Belum Pastinya UU Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan ragam alternatif teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 di tengah belum pastinya undang-undang pemilu. KPU akan membuat Rancangan Peraturan KPU (PKPU) berdasar undang-undang lama serta berdasar perkembangan dan kemungkinan dari dinamika RUU Pemilu. “Rancangan PKPU ini kemungkinan …

Read More »

KPU Terhambat Anggaran Memulai Tahapan Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami hambatan anggaran memulai tahapan Pemilu 2019. Tapi verifikasi partai politik peserta pemilu (P4) sebagai tahap awal pemilu tak bisa dilaksanakan karena anggaran yang belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Tahapan awal adalah verifikasi partai politik …

Read More »

Koalisi Kawal RUU Pemilu Minta KPU dan Bawaslu Terus Siapkan Pemilu 2019

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu (19/6) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mempersiapkan Pemilu 2019. Belum pastinya rancangan undang-undang pemilu bisa disikapi dengan menyiapkan sejumlah rancangan peraturan teknis penyelenggara. Sikap ini tak hanya membuktikan …

Read More »

Diundur Kembali, Lima Isu Krusial di RUU Pemilu Diputuskan 10 Juli 2017

Masih mengalami deadlock, pengambilan keputusan atas lima isu krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditunda hingga 10 Juli 2017. Semula, pengambilan keputusan dijadwalkan hari ini (19/6). “Tadi kita sudah lobi-lobi. Kita sepakat untuk ambil keputusan tingkat satu di Pansus pada …

Read More »

RUU Pemilu Sarat Biaya Mahal

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sarat biaya mahal. Empat kebijakan baru, yakni bertambahnya masing-masing empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dipermanenkannya Panitia pengawas (Panwas) …

Read More »