Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dan Pemerintah menyepakati pembiayaan pelatihan saksi oleh negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Usul ini dinilai tidak sesuai dengan desain dan tugas kelembagaan penyelenggara pemilu. “KPU dan Bawaslu …
Read More »Berita
Pembahasan Lima Isu Krusial di RUU Pemilu Ditunda
Rapat pembahasan lima isu krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang semula dijadwalkan hari Kamis, 8 Juni 2017, berlangsung alot sehingga ditunda hingga Selasa, 12 Juni 2017 pukul dua siang. Rapat hanya dapat memutuskan usulan dana saksi partai oleh negara …
Read More »KIPP Indonesia: Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Bukan Solusi
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengkritik Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu menyepakati penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui rilis persnya (8/6), KIPP Indonesia menilai penambahan tujuh anggota KPU menjadi sebelas dan Bawaslu dari …
Read More »Saksi Partai Fix Tak Dibiayai Negara, Pelatihan Saksi Dibiayai
Pada rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Pansus menyepakati bahwa negara tak perlu membiayai dana saksi partai yang menghabiskan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tak kurang dari lima triliun rupiah. Alasan …
Read More »Pansus RUU Pemilu Bahas Lima Isu Krusial Hari Ini
Kamis, 8 Juni 2017, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menyelenggarakan rapat terakhir untuk membahas lima isu krusial. Isu parliamentary threshold, presidential threshold, sistem pemilu terbuka atau tertutup, dan besaran daerah pemilihan (dapil) akan dibahas. “Hari ini kami akan …
Read More »Batas Minimal Usia Pencalonan Kepala Daerah Dihitung Sejak Penetapan Paslon
Batas minimal usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon (paslon), tak lagi sejak bakal paslon mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasinya, pemilih berhak memilih apabila telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, bukan sejak daftar …
Read More »Ketua Umum dan Sekjen Partai Berhalangan Tetap, Mandat Tanda Tangan Surat Keputusan Pencalonan Partai Diserahkan pada AD/ART Partai
Pada rapat dengar pendapat mengenai rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Penyelenggaraan Pilkada, Ketua KPU, Arief Budiman, mengusulkan bahwa dalam hal pimpinan pusat partai, yakni ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) berhalangan tetap untuk menandatangi surat keputusan pencalonan kandidat kepala …
Read More »Rekapitulasi Suara Langsung ke KPU Kabupaten/Kota Berpotensi Timbulkan Persoalan
Pada rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 5 Juni 2017, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar rekapitulasi suara tak dilakukan secara berjenjang, melainkan langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Usulan tersebut dinilai berbahaya, sebab …
Read More »Perludem: Penambahan Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu Tak Diperlukan
Berdasarkan pemantauan terhadap rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada 5 Juni 2017, wacana untuk menambah masing-masing empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menguat. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), melalui rilis yang …
Read More »Penyesuaian Jumlah Anggota KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan disesuaikan. Jumlah penduduk dan kondisi geografis jadi variabel dalam menentukan jumlah anggota KPU. “Untuk penyesuaian jumlah, ada skema jumlah penduduk. Hanya jumlah penduduk. Itu sudah kita sepakati di …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal