Berita

Pada rapat dengar pendapat di Senayan, Jakarta Selatan (2/6), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menyampaikan aspirasi kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar ambang batas parlemen hanya berlaku untuk DPR RI. Alasannya, agar partai kecil …

Diaspora Indonesia menemui Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk membahas daerah pemilihan (Dapil) khusus luar negeri. Organisasi jejaring warga negara Indonesia di luar negeri ini menyampaikan tiga alasan pembentukan Dapil khusus luar negeri untuk diwujudkan dalam UU pemilu. …

Penambahan 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada pemborosan anggaran negara sebesar 56 milyar per tahun. Indonesia Budget Center (IBC) menyayangkan sikap anggota Pansus Rancangan Undang-undang pemilu yang menganggap remeh pemborosan ini. “IBC menyayangkan, DPR menganggap anggaran Rp56 milyar/tahun …

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting, mengatakan bahwa penyampaian identitas penyumbang dana kampanye di Pilkada Serentak 2015 dan 2017 amat terbatas. Oleh karena itu, KPU mengatur dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) agar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye …

Ketua Bidang Pendidikan Politik Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Mahmud Fasa, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih memperhatikan hak pemilih disabilitas mental dalam pemutakhiran daftar pemilih. Menurutnya, syarat terdaftar di daftar pemilih dengan syarat memilih …

Rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5) memutuskan verifikasi partai politik peserta pemilu mempertahankan dengan yang diterapkan di Pemilu 2014. Salah satu persyaratan kepemilikan kantor kesekretariatan di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan dinilai sangat berat sehingga …

Partai politik peserta pemilu 2014 otomatis jadi peserta Pemilu 2019. Dalam rapat Panitia Khusus Undang-undang Pemilu dengan Pemerintah (30/5), disebutkan 10 partai parlemen dan 2 partai yang tak lolos ambang batas pada Pemilu 2014 tak perlu diverifikasi untuk jadi partai …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menggunakan afirmasi perempuan yang saat ini masih berlaku. Di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon. “Kita putuskan …

Mayoritas fraksi di Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui syarat keterwakilan perempuan di kepengurusan partai tidak berubah. Syarat menyertakan sekurang-kurangnya tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat tak perlu diubah agar …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada acara uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait pilkada menyampaikan bahwa secara teknis pencetakan surat suara tak bisa tak lebih dari jumlah kebutuhan. Pasalnya, mesin cetak surat suara tak bisa diatur untuk mencetak surat …