Berita

Ad hoc atau tidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota bergantung pada desain kelembagaan yang akan diatur Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pansus RUU Pemilu harus memperjelas maksud KPU kabupaten/kota ad hoc yang diwacanakan. “Keanggotaannya ad hoc namun sekretariat …

Sepuluh fraksi mengusulkan kepada Pemerintah agar negara membiayai saksi partai pada Pemilu Serentak 2019 mendatang. Alasannya, ketiadaan saksi partai dari semua partai peserta pemilu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah mendorong terjadinya praktek kecurangan berupa manipulasi suara oleh penyelenggara …

Saat diskusi “Perempuan Bicara Pemilu” di Senayan, Jakarta Selatan (20/4), beberapa anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (aleg) meminta tindakan afirmatif berupa saksi partai khusus untuk perempuan caleg di Tempat Pemungutan Suara (TPS). …

Pengaturan batasan sumbangan dana kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) ditingkatkan menjadi dua kali lipat. Untuk pilpres, batasan sumbangan perseorangan dari 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah, dan sumbangan kelompok atau perusahaan dari 5 miliar rupiah menjadi …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mempertimbangkan ulang syarat usia panitia ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara (TPS). Syarat usia paling rendah dua puluh lima tahun dinilai tak bisa …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengeluhkan sulitnya rekrutmen panitia ad hoc di tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara (TPS). Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS mesti menghadapi tantangan adanya ketentuan belum pernah menjabat dua kali sebagai panitia ad hoc serta …

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan bahwa munculnya gagasan dari Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk memasukkan pengaturan pembiayaan saksi partai oleh negara menunjukkan kegagalan pendidikan politik dan kaderisasi partai. Pasalnya, apabila partai memberikan pendidikan politik …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah mewacanakan pengaturan pembiayaan saksi partai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini kontradiksi dengan tujuan efisiensi keuangan negara yang dimaksudkan dalam wacana perubahan status permanen penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota menjadi …

Jelang tenggat penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu masih memperdebatkan lima hal krusial. Pembahasan ini diprediksi akan terus terjadi hingga rapat di tingkat paripurna. “Ada lima hal krusial yang pasti akan masuk ke paripurna,” kata Zainudin …

Ketentuan presidential threshold atau ambang batas presiden di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih menjadi perdebatan. Tiga skenario ambang batas yang muncul, yakni nol persen, 20 persen kursi parlemen, dan 25 persen perolehan suara sah nasional di pemilu sebelumnya. Fraksi Partai …