Dewan Perwakila Rakyat (DPR) mewacanakan rekapitulasi langsung dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Rancangan Undang-undang (RUU) yang ...

Sebanyak 53 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 diajukan oleh pemohon kepada Makhamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh ...

Rancangan undang-undang Pemilu yang lagi-lagi molor dari target pengesahan akan berkonsekuensi pada pemotongan waktu tahapan pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, ...

Keterbukaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengelola sidang sengketa hasil pilkada diapresiasi. Akses luas MK terhadap permohonan, jadwal dan risalah sidang, hingga putusan telah ...

Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk segera membacakan putusan uji materi terhadap Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Putusan tersebut dibutuhkan menjelang penyusunan peraturan ...

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah pihak yang paling banyak mendapatkan sanksi etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut adalah ...

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang 2012—2017 memotret catatan buruk soal kemandirian penyelenggara pemilu. Hasil analisis Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI ...

Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) merekomendasikan perluasan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kewenangan etika terhadap perorangan penyelenggara pemilu dinilai ...

Undang-undang Pemilu sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas netra. ...

Syarat partai peserta pemilu yang ada di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinilai sudah berat dan ...