Berita
Dua Usul Perludem terhadap Regulasi Pembentukan Dapil dalam RUU Pemilu
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan dua hal terkait regulasi pembentukan daerah pemilihan (dapil) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, ...Penetapan Dapil Mesti Dilakukan Sebelum Tahap Verifikasi Partai Peserta Pemilu
Pasal 137 ayat (4) huruf e dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan penetapan daerah pemilihan (dapil) dilakukan setelah verifikasi partai peserta ...KPU Banten dan Perludem Adakan Lomba Aplikasi Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan perlombaan aplikasi digital pilkada. Bertajuk “Pilkada Banten ...Partai Mesti Menempatkan Perempuan di Nomor Urut Satu
Partai didesak untuk menempatkan perempuan di nomor urut satu daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD sekurang-kurangnya di 30 persen ...Waktu Pengajuan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif Menyulitkan Peserta Pemilu
Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menentukan pengajuan sengketa hasil pemilu dilakukan pada waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkannya hasil pemilihan legislatif ...Empat Persoalan Pengaturan Sengketa dalam RUU Pemilu
Ada empat persoalan dalam pengaturan sengketa non hasil pemilu di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, terminologi laporan dengan sengketa campur ...Ukuran TSM dalam Penegakan Hukum Politik Uang Perlu Diperjelas
Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Pasal 442 ayat (1) mengadopsi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 mengenai sanksi administrasi bagi pelaku politik ...Masyarakat Sebaiknya Dibolehkan Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu Secara Lisan
Pasal 433 ayat (3) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu mesti dilakukan secara tertulis. Hal ini ...Kerangka Hukum Pemilu di RUU Tidak Ideal
Kerangka hukum pemilu di dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dinilai tidak ideal dan membingungkan. Pemerintah tidak memulai penyusunan regulasi dengan pemahaman ...Biaya Pilkada Besar, Rakyat Diharap Berpartisipasi Aktif
Pilkada Serentak 2017 yang dilaksanakan di 101 daerah pemilihan (dapil) memakan biaya hingga 4,2 triliun rupiah. Bila dibagi secara merata, maka masing-masing ...
