Berita

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menyampaikan masukan kepada Mahkamah Kontitusi (MK) untuk memperbaiki internal MK. MK mesti memiliki standar di atas normal, baik untuk kode etik, sistem pengawasan terhadap para hakim dan non hakim, maupun sanksi …

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, menilai akses ruang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu terbuka. Hal ini, menurut Saldi, berbahaya karena membuka celah bagi pihak luar yang hendak mencari informasi untuk menjual suatu kasus kepada …

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua di dalam parlemen Indonesia dinilai tak memiliki wewenang yang cukup kuat. Namun, menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, DPD dapat menggunakan cara lain untuk mengakali kelemahan tersebut. DPD dapat memveto suatu …

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengeluarkan keputusan yang merubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Keputusan tersebut dinilai tidak lazim oleh Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra. Saldi menjelaskan bahwa di …

Pada diskusi “Kembalikan Marwah DPD” (7/3), pakar hukum tata negara, Saldi Isra, menjelaskan bahwa posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mesti dikembalikan kepada hakikatnya sebagai kamar kedua di dalam sistem parlemen. DPD perlu untuk tidak hanya sekadar aksesoris demokrasi yang tak …

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Pasal 152, dinyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah warga negara Indonesia berumur paling sedikit 21 tahun yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah …

Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah dipertanyakan. DPD, sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen dinilai tak memiliki wewenang yang kuat sebagai penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD hanya dapat mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU bersama …

Dalam artikel “Pansus: Masukan Pakar Dalam Negeri Tak Cukup” yang dimuat Kompas (6/3), Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan bahwa masukan dari pakar pemilu di dalam negeri belum cukup …

Penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 telah dilaksanakan. 48 pemohon, baik pasangan calon (paslon), pemantau pemilu, maupun masyarakat sipil, mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan laporan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, 48 permohonan tersebut tersebar di …

Hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 di dua daerah, yakni Banten dan Sulawesi Barat  (Sulbar) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan calon (paslon) Rano Karno-Embay Mulya Syarief di Pilgub Banten dan paslon Suhardi Duka-Kalma Katta di Pilgub Sulbar merasa dicurangi. Selisih …