Penegakan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai tak berjalan dengan baik dan menyisakan banyak persoalan. Padahal DKPP mempunyai otoritas kuat dengan bisa mengambil keputusan final dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun hal itu dianggap tidak ditegakkan dengan baik …
Read More »Berita
10 Faktor Penyebab Meningkatnya Paslon Tunggal di Pilkada
Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebutkan sepuluh faktor penyebab semakin banyaknya daerah yang memunculkan pasangan calon (paslon) tunggal di Pilkada. Faktor pertama yakni, keinginan untuk mengamankan kemenangan sejak awal. Pertarungan mendapatkan tiket pencalonan dinilai lebih mudah dibandingkan memperebutkan suara …
Read More »Hanya Ada 1 Paslon Tunggal Kalah Sejak 2015
Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal dimungkinkan pada 2015, telah ada 53 kasus pilkada paslon tunggal. Pilkada 2015, 3 daerah berpaslon tunggal. Pilkada 2017, 9 daerah. Pilkada 2018, 16 daerah. Pilkada 2020, 25 …
Read More »DKPP Harus Bebas dari Kepentingan Politik untuk Menjaga Martabat Pemilu
Peneliti Kepemiluan dan Dosen Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyebut latar belakang keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi penting karena Bawaslu sebagai eksternal audit KPU dirasa tidak cukup. Melalui penegakan kode etik dengan prinsip integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu …
Read More »Putusan MK No.100/2015 Awali Pilkada Paslon Tunggal
Isu Pilkada dengan hanya satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal kembali mengemuka. Pasalnya, jumlah daerah dengan paslon tunggal di Pilkada terus meningkat. Pilkada 2024 pun dilangsungkan di satu tahun yang sama dengan Pemilu Serentak, dengan berbagai ekses politiknya. Pengajar …
Read More »Minimnya Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pengambilan Keputusan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut pemenuhan hak politik perempuan masih belum optimal. Keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan khususnya penyelenggara pemilu di daerah dan pusat semakin minim. Terlebih PKPU No.10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat …
Read More »ICW Sebut Dana Hibah Pilkada Rawan Korupsi, Harus ada Pengawasan Ketat
Indonesia Corruption Watch menyebut perlu ada pengawasan ketat dana hibah Pilkada 2024, karena kasus korupsi dana hibah pilkada marak terjadi. ICW mencatat, sepanjang tahun 2023 terdapat 17 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, 11 kasus di antaranya berkaitan …
Read More »Perolehan Suara Partai Politik Pasca Putusan MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Pada Perselisihan Hasil Pemilu …
Read More »Hasil PSU Sumbar: Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman Dinyatakan Lolos DPD
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan hasil rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI Sumatera Barat (Sumbar). Rekapitulasi tersebut menyatakan Irman Gusman resmi lolos sebagai DPD Sumbar, menempati urutan keempat dengan raihan 176.987 suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi, urutan pertama perolehan …
Read More »Afifuddin Ditetapkan sebagai Ketua KPU Definitif
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Mochammad Afifuddin sebagai Ketua KPU definitif pengganti Hasyim Asy’ari yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena kasus etik asusila terhadap anggota PPLN Den Hag. Sebelumnya, Afif ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU usai …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal