Berita
Krisis Demokrasi dan Sistem Kepartaian Hambat Keterwakilan Perempuan
Akademisi Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, menilai tantangan keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari kondisi demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia ...
Berita
Perjanjian ART Dinilai Ancam Pers Indonesia
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat merusak ekosistem media ...
Berita
Koalisi Damai Desak Komdigi Buka Blokir Login Wikipedia
Koalisi Damai meminta pemerintah segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia. Pemblokiran tersebut dinilai menghambat produksi pengetahuan terbuka serta berpotensi merugikan kepentingan publik, ...
Berita
Registrasi Face Recognition Dinilai Perbesar Titik Kerentanan
Indonesia menghadapi sejumlah insiden kebocoran data dan gangguan sistem dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu yang paling besar adalah serangan ransomware terhadap Pusat ...
Berita
LBH Pers Nilai Kewajiban Face Recognition Abaikan Hak Fundamental Warga
LBH Pers menilai pengesahan dan pemberlakuan Permen Komdigi 7/2026 menunjukkan pengabaian negara terhadap hak-hak fundamental warga negara. LBH Pers mempersoalkan penggunaan data biometrik ...
Berita
Registrasi Face Recognition Berpotensi Buka Ruang Mass Surveillance
Pemerintah berdalih penerbitan kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dengan metode pengenalan wajah (face recognition) merupakan bagian dari upaya memperkuat regulasi sektor telekomunikasi sekaligus ...
Berita
SAFEnet: Pola Orde Baru Kembali Muncul di Ruang Siber
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meluncurkan Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2025 bertajuk Orba Datang Lagi, Represi Tak Pernah Pergi pada Jumat, 13 ...
Berita
Komdigi Wajibkan Face Recognition, LBH Pers Khawatir Data Biometrik Jadi Komoditas Ilegal
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan ...
Berita
BRIN: Biaya Mahal Bukan Alasan Hapus Pilkada Langsung
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. BRIN menilai, Pilkada lewat DPRD dapat ...
Berita
Otonomi Daerah Dinilai Masih Belum Optimal
Wakil Ketua DPD, Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengungkapkan penerapan otonomi daerah di Indonesia masih banyak meninggalkan catatan. Ia menyebut otonomi daerah memang memberikan ...










