Berita

Ahli Hukum Tata Negara STH Jentera Bivitri Susanti menilai putusan MA soal batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan calon merupakan penggunaan hukum dan pengadilan dengan cara-cara culas. Dalam putusan tersebut menurutnya masalahnya bukan sekedar disintegragrasi saja, melainkan cara …

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai logika dari Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23P/HUM/2024 tidak masuk akal. Para hakim seharusnya memutus putusan ini dengan menguji Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2020 …

Selasa (28/5), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan dewan media sosial (DMS). Menurut Budi, dewan ini akan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang ada di media sosial layaknya dewan pers. Southeast Asia Freedom …

Mencermati data rekapitulasi suara Pemilu Presiden yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui laman infopemilu.kpu.go.id, didapati hasil bahwa tingkat suara tidak sah pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ialah 2,49 persen dari total suara sah dan tidak sah nasional. …

Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Iqbal Suliansyah diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan sidang pembuktian yang dilakukan, Iqbal terungkap bersama adik iparnya, , menyebarkan gambar berisi fitnah dan …

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti lambatnya waktu pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlambatan tersebut dinilai akan berimbas pada waktu penjaringan yang semakin pendek dan mengurangi waktu partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kerja Pansel. …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan bermasalah karena mengotak-atik aturan kandidasi terlalu berdekatan dengan Pilkada 2024. Mereka memandang putusan itu …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Mahkamah Agung (MA) gagal menafsirkan syarat minimal usia pencalonan kepala daerah. Untuk itu, Perludem mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan pada majelis hakim yang bertugas dalam perkara uji materiil batas minimal usia calon …

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Ketua Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana terkait aturan batas minimal usia calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur (Cawagub). Melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut, MA mengubah syarat awal minimal cagub-cawagub berusia 30 tahun sejak penetapan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan gunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Meski bermasalah pada Pilpres 2024, KPU akan memastikan Sirekap beroprasi dengan baik dalam memproses dan menampilkan data Pilkada 2024. “Sirekap akan kita gunakan untuk pilkada, …