Berita

Bentuk lain dari penggunaan AI yakni, pembuatan informasi palsu dan rekayasa manipulasi opini publik oleh tentara siber. Manipulasi opini publik yang dilakukan berpotensi menutupi opini organik masyarakat dan menghilangkan isu-isu penting yang diadvokasikan oleh masyarakat sipil di media sosial. AI …

Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan banyak digunakan dalam Pemilu Indonesia 2024. Pemanfaatan Generative AI untuk pembuatan video deepfake misalnya, dapat terlihat dalam video yang memunculkan Presiden Soeharto yang telah wafat. Pada video tersebut, Presiden Soeharto (1968-1998) mengajak pemilih untuk …

Kamis (7/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempublikasi rilis Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2024. Melalui laporan ini, publik dapat melihat total penerimaan dan pengeluaran yang digunakan oleh para kandidat untuk berkampanye. Pada kontestasi Pemilu …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempublikasi rilis Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2024 pada 7 Maret 2024. Melalui laporan ini, publik dapat melihat total penerimaan dan pengeluaran yang digunakan oleh para kandidat untuk berkampanye. Pada …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut ada kemungkinan perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 yang masuk jadwal sidang pembacaan putusan dismissal tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Jika hal itu terjadi maka tersisa 90 perkara yang akan memasuki …

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperhatikan potensi jual beli suara antar partai dalam sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif (PHPU Pileg 2024). Terlebih partai-partai yang hampir mencapai ambang batas parlemen 4% dan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis hasil pemantauan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2024. Berdasarkan temuan Perludem, didapati sebanyak 263 permohonan, sementara data Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 285. Penggelembungan dan pengurangan suara paling banyak dipermasalahkan di PHPU Pileg …

Kelompok akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) kirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka meminta presiden dan DPR menghentikan pembahasan dan tidak mengesahkan …

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan Presiden menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah pasal multitafsir berpotensi membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik, salah satunya pada Pasal 50 …

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendesak DPR dan presiden menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat UU Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) karena substansinya tidak ditujukan memperkuat kewenangan dan kelembagaan MK. PSHK menilai pembahasan Perubahan Keempat UU …