Berita

Hasil pemilihan legislatif di Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan jumlah perempuan yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persentase 22,1% keterwakilan perempuan. Sebanyak 128 orang dari total 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 diperkirakan akan diisi oleh perempuan. Padahal Pemilu …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilakukan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI). Dua perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2024 dan 44-PKE-DKPP/III/2024 tersebut diadukan Mirza Zulkarnaen dan Tim Hukum Nasional …

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan aktivis kepemiluan, Titi Anggraini menyebut Pemilu 2024 tidak ramah terhadap perempuan. Kepemimpinan perempuan dinilai belum terakomodasi dengan benar, buntut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.10 Tahun 2023. Aturan tersebut dianggap mendistorsi ketentuan keterwakilan …

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan amicus curiae atau sahabat pengadilan berkontribusi memperkuat keyakinan hakim dalam membuat keputusan berbasis alat bukti pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Hal itu didasarkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi …

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di sidang akhir PHPU Pilpres (22/4). Kedua perkara tersebut adalah, Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 diajukan paslon nomor urut 01 Anies-Muhaimin dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRESXXII/2024 yang diajukan pasangan …

Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi bakal membuat kejutan dalam putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah. Hal itu disampaikan pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini, potensi PSU terjadi di daerah-daerah yang …

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang kasus dugaan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari disebabkan karena penyelenggara pemilu tidak mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan kepentingan dan perlindungan perempuan. …

Kasus dugaan tindakan asusila yang baru-baru ini melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mendapatkan kecaman dari masyarakat sipil. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai kasus etik berupa kekerasan berbasis gender pada penyelenggara pemilu harusnya mendapatkan putusan tegas Dewan Kehormatan …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP) atas dugaan melakukan tindakan asusila pada seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang mengakibatkan korban mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Lembaga Konsultasi Bantuan …

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai pemungutan suara ulang (PSU) bukan sesuatu yang haram. Hal itu merespon dinamika dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2024, ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan palang pintu terakhir …