Berita

Berbagai upaya penguatan Pemilu 2024 melalui pemantauan dan pengawasan proses pemilu dilakukan oleh banyak masyarakat sipil. Salah satunya melalui kanal jagapemilu.com, kanal tersebut didesain untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan demokratis. Jaga Pemilu merupakan gerakan memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak …

Indonesia dinilai sedang mengalami krisis kebebasan sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM). Amnesty International Indonesia mencatat tahun 2023 menjadi tahun tertinggi serangan terhadap pembela HAM, perempuan, lingkungan, dan masyarakat adat. Mereka dianggap menghambat pembangunan Indonesia. Tahun 2023 terdapat 95 serangan …

Amnesty International Indonesia menilai Pemilu 2024 merupakan momen pertaruhan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Namun Amnesty menayangkan, keterlibatan beberapa terduga pelanggar HAM dalam proses Pemilu 2024 termasuk terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia mengingatkan bahwa negara …

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menyatakan keberatan atas jawaban dari permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (1/2). Sebelumnya, koalisi telah memasukan permohonan informasi publik mengenai uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebagai respon adanya …

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023. Dari temuan tersebut skor IPK Indonesia stagnan, namun mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat 115 dengan skor IPK 34 dari 180 negara yang dilibatkan dalam survei. …

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai gelagat pemihakan Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pemilu 2024 akan menyebabkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas negara. Padahal dalam Pasal 304 dan Pasal 282 UU …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan presiden dan menteri boleh berpihak dalam pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara jelas masuk dalam pelanggaran pemilu. Menurut Perludem hal itu berpotensi menjadi alasan pembenaran pejabat negara …

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai aktivitas bisnis tambang dibalik pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) beserta partai politik menjadi penyebab utama eksploitasi sumber daya alam dan energi di Indonesia tak terkendali. JATAM menyebut relasi bisnis tambang dalam …

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) menilai pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri rawan terjadi kecurangan. Berdasarkan pemantauan di empat negara, yakni Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan, Migrant Care menemukan sejumlah permasalahan di antaranya, daerah pemilihan (dapil) …

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik dinilai tidak transparan dan akuntabel. Hal itu didasarkan, masih banyaknya partai politik yang belum melengkapi seluruh formulir dan data pendukung penyampaian LADK. Padahal LADK harus memotret dengan jelas seluruh penerimaan dana kampanye, …