Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahulan mengenai ambang batas parlemen 4% pada 8 Juli 2020 jam 14.00 WIB. Sidang atas Perkara PUU No. 48/PUU-XVIII/2020 ini menguji Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. “Partai Politik Peserta pemilu harus …
Read More »Berita
Saksi Setneg: Tak Ada Ajuan Penangguhan PAW dari DPR RI
Selasa (7/7), Saksi tergugat, Herwin Meiliantina dari Kementerian Sekretariat Negara bersaksi di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menjelaskan bahwa keluarnya Surat Keputusan Presiden (Keppres) No.34/P/2020 telah sesuai prosedur. Keppres merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara …
Read More »Kewenangan, Hak, dan Kewajiban KPU Diharap Ditata Ulang
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengharapkan agar kewenangan, hak, dan kewajiban penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dilakukan penataan ulang. Arief mengaku kelelahan menghadapi tuntutan hukum yang diajukan berbagai pihak di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan …
Read More »Arief Budiman: Evi Tak Memberi Keterangan di Sidang DKPP
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman bersaksi dalam sidang perkara Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (7/7). Arief menerangkan bahwa sidang hanya digelar sebanyak dua kali, yakni sidang pertama selama 11 menit, dan sidang …
Read More »I Dewa Gede Palguna Minta DKPP Cabut Pasal 19 Peraturan DKPP
Evi Novida Ginting menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna sebagai saksi ahli pada sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang Selasa (7/7), Palguna mengkiritik Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) …
Read More »Feri Amsari: Putusan DKPP terhadap Evi Bukan Hukum Progresif
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menjadi saksi ahli dalam perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (24/6). Dalam keterangan kesaksiannya, Feri menyatakan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap …
Read More »Imbalan untuk Pendukung Calon Perseorangan, Politik Uang?
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’arie menyampaikan bahwa ada potensi terjadinya praktik pemberian imbalan bagi pendukung calon perseorangan. Namun, aturan di Undang-Undang (UU) Pilkada tak jelas mengkategorikan praktik tersebut sebagai politik uang atau mahar politik. “Pada titik ini, …
Read More »Survei SPD, 60 Persen Lebih Pemilih Mau Terima Politik Uang
Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mempublikasi hasil riset mengenai sikap persmisif masyarakat terhadap politik uang. Riset dilakukan pada Januari hingga Maret 2020, melibatkan 400 responden di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa. Hasil riset SPD menunjukkan bahwa di tiga provinsi riset dilakukan, …
Read More »Ajakan Masyarakat Sipil Memantau Pilkada dalam Pandemi
Pegiat Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengajak masyarakat sipil memantau Pilkada Serentak 2020. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017 ini, masyarakat sipil tetap penting memantu penyelenggaraan pilkada dalam pandemi. “Ayo para pemantau mendaftar!” ajak peraih …
Read More »Perludem Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan uji materi ketentuan ambang batas parlemen di Undang-undang 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis (25/6). Permohonan itu diterima MK dengan nomor tanda terima nomor 1992/PAN-MK/VI/2020. “Kami menyampaikan empat jenis dokumen …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal