Berita

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Edward Omar Sharif Hiariej, menilai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.317/2020 yang memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Eni Novida Ginting, sebagai putusan yang invalid. Pasalnya, putusan tidak dijalankan dengan hukum …

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Muhammad Afiffudin menyampaikan kondisi terbaru fenomena politisasi bantuan sosial (bansos) oleh kepala daerah petahana. Fenomena itu terjadi di Kabupaten Klaten, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kabupaten Lombok Utara, Kota Karawang, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid mengatakan keselamatan warga negara menjadi pertimbangan KPU dalam menetapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 lanjutan. Oleh karena itu, kepastian kapan pandemi dan proses pemulihan pasca pandemi berakhir akan menjadi landasan dalam …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memaksakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember, jika memang tak bisa dilaksanakan. Titi menyorot anggaran Pilkada yang terbatas untuk …

Merubah rincian anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bukanlah hal mudah. Hal ini diakui oleh anggota KPU Kota Surabaya, Nafilah Astri Swarist. KPU Kota Surabaya, katanya, tak memiliki kekhawatiran soal anggaran Pilkada yang sempat dibekukan, sebab dari komunikasi dengan Pemerintah …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Theodorus Kossay menyampaikan adanya kasus pemblokiran rekening yang menyimpan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Kejadian tersebut dikarenakan Pemda salah menafsirkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pertama yang …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Divisi Teknis, Insan Qoriawan menyatakan hingga saat ini (12/5), KPU Jatim belum menerima laporan terkait penyelenggara yang mengundurkan diri sebagai penyelenggara adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Namun, telah masuk …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 tak menjawab semua kebutuhan pilkada di tengah wabah Corona. Kewenangan paripurna Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa ini hanya menjawab dasar hukum penundaan pemungutan suara saja, dari September ke Desember 2020 atau setelahnya saat …

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Pemilihan waktu penundaan ini kurang mampu mengantisipasi konsekuensi teknis pada konteks pandemi Corona. “Pemungutan suara pada Desember 2020 membuat KPU …

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2/2020 menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September ke Desember 2020. Secara resmi Perpu ini disampaikan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri pada 5 Mei malam untuk menjawab kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada …