Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, meskipun belum ada kepastian dari Pemerintah, meninggalkan sejumlah masalah. Salah satunya, yang sering disebut oleh penyelenggara dan pegiat pemilu yakni terkait kekosongan masa jabatan kepala daerah. Mencari penjabat sementara di 270 daerah dinilai …
Read More »Berita
KPU RI Imbau KPUD Sosialiasi Cegah Covid-19
Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.301 tertanggal 1 April 2020, seluruh satuan kerja (satker) KPU RI diimbau untuk mengoptimalkan media sosial guna menyosialisasikan cara melawan Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Diharapkan KPU RI, menjalankan gaya hidup sehat dapat membuat …
Read More »KPU Usulkan Dua Hal yang Mendesak Dimuat di Perpu Penundaan Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan dua hal mendesak yang perlu dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Dua hal tersebut adalah kewenangan penundaan dan melanjutkan kembali tahapan. Kedua, waktu pilkada lanjutan. “KPU dalam usulan pembuatan Perpu hanya mengusulkan dua hal. …
Read More »Alternatif Metode Pelaksanaan Tahapan Pemilu di Masa Krisis Perlu Mulai Dipikirkan
Selain alternatif waktu pengunduran pemilu, alternatif metode pelaksanaan tahapan pemilu di masa krisis sudah perlu mulai dipikirkan. Alternatif metode ini dibutuhkan jika krisis pandemi covid-19 berlanjut dalam waktu yang panjang sehingga sulit untuk terus-menerus menunda pemilu. “Krisis ini bisa berlanjut …
Read More »Penyelenggara Pemilu Didorong Efektifkan Bekerja dari Rumah
Sejak keluarnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.4/2020 yang salah satunya memerintahkan agar jajaran KPU bekerja dari rumah atau working from home, pekerjaan urusan pemilu dibawa ke rumah. Skema tersebut dipahami oleh masyarakat sipil mengingat wabah Coronavirus disease …
Read More »KPU Prioritaskan Penyegeraan Perpu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memetakan muatan yang amat penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Muatan yang dimaksud adalah yang memenuhi makna dan keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perpu oleh Presiden. Perpu harus disegerakan demi menjamin …
Read More »KPU Kalbar: Honor PPK Hingga 22 Maret Tetap Dibayarkan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan menyampaikan pada diskusi daring bertema “Kebijakan Penundaan Pilkada 2020 di tengah Covid-19” (3/4) bahwa berdasarkan Surat Dinas No.285 terkait penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), …
Read More »KPU Kalbar: Tak Semua Kabupaten Telah Lantik PPS
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan mengatakan bahwa tak semua kabupaten yang berpilkada di 2020 di Kalimantan Barat telah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS). Salah satunya Kabupaten Sintang. Kabupaten ini belum melantik satu pun PPS yang terpilih. …
Read More »Waktu Pilkada Lanjutan Bergantung pada Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah
Pada webdiskusi “Perpu Pilkada: Skema Penundaan Pilkada 2020” (2/4), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz menyampaikan bahwa penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akibat Coronavirus disease 2019 (Covid-19) diakibatkan oleh dua prinsip yang saling berbenturan. Pemilu …
Read More »SPD: Mesti Menahan Diri untuk Perpu Penundaan Pilkada
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan bahwa pihaknya tak setuju jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 memuat banyak aturan. Perpu penundaan Pilkada merupakan peraturan khusus mengatur Pilkada yang …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal