February 14, 2026

Opini

Menyudahi Korupsi Politik lewat Pemilu, Adopsi Regulasi lewat Studi Komparasi

Komite Perlindungan Jurnalis internasional mencatat, bahwa kebanyakan kasus pembunuhan jurnalis terjadi di negara dengan tingkat korupsi yang parah. Dari 368 kasus pembunuhan jurnalis sepanjang tahun 2012-2017, 352 kasus terjadi di negara dengan skor indeks korupsi 45 atau 45 ke bawah, …

Read More »

Sengketa TUN Pemilu

Lex rubrica UU Pemilu tertuang nomenklatur sengketa proses pemilu. Jika yang dimaksud adalah sengketa proses pemilu, mengapa kemudian PTUN dapat mengadili sengketa semacam itu? Bukankah PTUN hanya dapat mengadili sengketa administrasi atau sengketa tata usaha negara? Yaitu  suatu sengketa yang …

Read More »

Tantangan Internal Peningkatan Keterwakilan Perempuan

Politik Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Di parlemen misalnya, dari total 560 kursi DPR, perempuan hanya mendapatkan 111 kursi (19.8%) untuk periode 2014-2019 (Inter-Parliamentary Union. Women in National Parliaments). Dari 16 partai politik peserta pemilu nasional 2019, 13 pucuk kepemimpinannya …

Read More »

Digitalisasi Tahapan Pemilu, Yang Perlu Diperhatikan Penyelenggara Pemilu

Dalam proses perumusan Rancangan Undang-Udang (RUU) Pemilu pada 2017 lalu, para legislator mengeluarkan wacana mengenai e-voting, yakni pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik. Ini bukan wacana main-main, sebab anggota Panitia khusus (Pansus) sampai berangkat ke Jerman untuk kunjungan singkat belajar …

Read More »

Menyoal Daftar Pemilih Pemilu 2019

Masalah daftar pemilih selalu menjadi isu sensitif yang kerap mempengaruhi kredibilitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Persoalan akurasi serta kepastian terakomodasinya seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah dua isu …

Read More »

Merumuskan “Kondisi Tertentu” dan Alat Bukti Baru Selain e-KTP untuk Menyelamatkan Hak Pilih

Dalam Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat ketentuan yang potensial menghalangi sebagaian warga negara untuk mengaktualisasikan hak politiknya (hak untuk memilih dan dipilih). Tulisan ini berfokus pada potensi hilangnya hak pilih sebagian warga negara akibat adanya pembatasan kepemilikan Kartu Tanda …

Read More »

Please Vote for Me dan Refleksi Pemilu Indonesia

DUA orang siswa kelas tiga sekolah dasar Evergreen Primary School di Wuhan, Tiongkok kebingungan ketika ditanya tentang demokrasi dan pemilihan. “Saya tidak tahu. Apa itu?” dengan dahi mengerut disusul senyum yang canggung. Di negeri yang sejak 1949 pemerintahannya dikuasai Partai …

Read More »

PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Akhir-akhir ini dalam kaitan pelaksanaan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya terkait SPPU yang melibatkan bakal calon mantan narapidana korupsi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi suatu bagian yang diperbincangkan bahkan diperdebatkan. …

Read More »

Partisipasi Tanpa Demokrasi, Golput Bukan Bentuk Pesimisme Politik

Jumat, 10 Agustus 2018 merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Setelah mengetahui kandidat yang akhirnya mendaftarkan diri, saya menulis di akun facebook saya seperti ini, “Golput yuk di Pemilu 2019. Males banget sama paslon (pasangan calon) …

Read More »

Bawaslu Bukan Badan Penafsir Peraturan Perundang-undangan

Pemilihan Umum Sebagai sebuah sarana membutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan setiap urusan pemilihan umum. Adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian disusul dengan otonomnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), yang merupakan …

Read More »