Opini

Saat ini, menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, parpol-parpol sedang menjajaki, mencari, merekrut, menjaring tokoh-tokoh politik yang pantas diusung untuk dijadikan calon gubernur maupun wakil gubernur DKI Jakarta untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta …

Sebetulnya tak relevan lagi mempertanyakan kenapa negara perlu mensubsidi partai politik. UU No.3/1975 tentang Organisasi Sosial Politik (PPP, Golkar, PDI) sudah menuliskan, keuangan partai politik dan Golkar diperoleh dari iuran anggota, sumbangan tak mengikat, dan bantuan negara/pemerintah. Subsidi partai pun …

Revisi Undang-Undang Pilkada saat ini dalam perkembangannya, diantaranya penguatan atau perluasan kewenangan Bawaslu  dan jajarannya dalam menangani berbagai sengketa Pilkada, misalnya, sengketa pada tahap pencalonan, memang pada Pilkada 2015 lalu penyelesaian sengketa administrasi pada tahap pencalonan yang berlarut-larut. Hingga memperluas …

Sepekan telah berlalu, sepekan pula masih terselip kegelisahan dibenak saya tekait kegiatan evaluasi terhadap Pilkada Serentak 2015 yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota serta melibatkan banyak stakeholder baik itu tokoh masyarakat maupun LSM. Kita …

Pemilu merindukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pernyataan ini memang berlebihan secara redaksi. Tapi yang mau tulisan ini tekankan, pemilu Indonesia rindu pada kontestasi serta partisipasi partai dan massa berdasar ideologi. Jika ada yang menilai demokrasi kita masih prosedural, belum substansial, …

Masalah lingkungan selalu menjadi perhatian masyarakat secara internasional, misalnya ketika terjadi kebakaran hutan, pencemaran laut, polusi udara, dan lain-lain. Adanya perhatian dari dunia internasional itu karena kejadian yang terkait dengan lingkungan di suatu tempat dapat berpengaruh pada lingkungan di tempat …

Rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada merupakan sesuatu hal yang pantas. Sebab memang berdasarkan Pilkada serentak 2015 kemarin, Undang-Undang a quo yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut, pada kenyataannya banyak mengalami kekurangan. Dan pastinya, revisi tersebut harus dilaksanakan sesegera …

Fahri Hamzah, adalah seorang wakil ketua DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sepak terjangnya mampu menghadirkan keseimbangan pengaruh dalam pentas politik nasional. Tidak berlebihan jika memposisikan dirinya sebagai orang yang berkontribusi signifikan bagi terbentuknya oposisi politik di pemerintahan. Maka …

Wajarkah dewan terpilih hasil pemilu, langsung dari rakyat, diberhentikan jabatan publiknya oleh partai? Fahri Hamzah, salah satu dewan Partai Keadilan Sejahtera hasil keterpilihan di Pemilu 2014, diberhentikan partai, institusi yang tak menggajinya bahkan dirinya yang menyisihkan gaji dari negara untuk …

Setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (baca: Ahok) memilih maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu deparpolisasi kembali menyeruak ke hadapan public. Eksistensi partai politik tidak dipedulikan kandidat untuk mengusungnya menjadi kepala daerah sebagai kapal politik. …