Pendidikan Politik dan Kebebasan Berpendapat Jadi Tantangan Partisipasi Orang Muda

Keterlibatan orang muda dalam demokrasi masih menghadapi tantangan, mulai dari minimnya pendidikan politik sejak dini hingga menyempitnya ruang kebebasan berpendapat. Di tengah perubahan pola konsumsi informasi dan maraknya penggunaan buzzer di media sosial, orang muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi secara bermakna.

Dosen Unika Atma Jaya, Pascalia menilai, minimnya pembiasaan pendidikan politik sejak dini menjadi salah satu faktor yang membuat orang muda takut atau enggan terlibat dalam persoalan publik. Akibatnya, politik kerap dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari dan baru mendapat perhatian ketika pemilu berlangsung.

“Orang muda juga memiliki peran dalam mengawasi pemerintah, mengkritisi kebijakan publik, serta menyuarakan persoalan yang memengaruhi kehidupan masyarakat,” ujarnya dalam diskusi “98 Tahun Sumpah Pemuda: Demokrasi, Partisipasi Politik, dan Gerakan Generasi Muda” di Universitas Atma Jaya Jakarta (27/10). 

Pascalia juga menyoroti perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi, dari situs web menuju media sosial. Perubahan ini membuka peluang bagi orang muda untuk menyebarkan gagasan dan mengkampanyekan isu demokrasi kepada khalayak yang lebih luas. Namun, penyebaran informasi melalui media sosial turut dipengaruhi algoritma yang menentukan konten yang muncul dan menjangkau pengguna.

“Isu publik berisiko kehilangan perhatian ketika berhadapan dengan arus informasi yang terus berubah. Di sisi lain, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang relevan dan dapat dipercaya,” ucapnya. 

Karena itu, menurutnya, penggunaan media sosial untuk advokasi tidak cukup hanya berorientasi pada jangkauan dan perhatian publik. Upaya membangun percakapan yang berkelanjutan mengenai persoalan demokrasi juga diperlukan agar isu-isu publik tetap mendapat perhatian dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Tantangan lainnya adalah penggunaan buzzer untuk menyerang atau membungkam suara kritis. Ketua BEM KM Universitas Atma Jaya, Arintinus menilai, fenomena tersebut dapat menghambat penyampaian informasi dan pertukaran gagasan secara terbuka. Ketika pendapat kritis dihadapkan pada narasi yang berupaya mendiskreditkan penyampainya, ruang kebebasan berpendapat berisiko menyempit.

“Dalam situasi tersebut, orang muda perlu memiliki kemampuan memeriksa informasi, berpikir kritis, dan menjaga ruang diskusi yang terbuka,” katanya. 

Berbagai tantangan tersebut, menurut Arintinus, menunjukkan bahwa penguatan peran orang muda dalam demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar dorongan untuk menggunakan hak pilih. Pendidikan politik sejak dini, akses terhadap informasi yang dapat dipercaya, perlindungan kebebasan berpendapat, serta ruang partisipasi diperlukan agar orang muda dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kekuasaan. []