Perludem: Reformasi Pemilu Harus Jadi Agenda Jangka Panjang

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis semata, tapi harus harus dipandang sebagai agenda jangka panjang untuk membongkar persoalan struktural dalam demokrasi elektoral Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Indonesia Electoral Reform Outlook Forum (IEROF) 2026 bertajuk “Menuju Demokratisasi: Melampaui Reformasi Pemilu Prosedural”.

“Oleh karenanya, penting untuk memastikan bahwa reformasi kepemiluan adalah rencana jangka menengah maupun panjang. Sehingga terdapat peta jalan yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Peneliti Perludem, Haykal di Jakarta (4/2).

Haykal mengungkapkan bahwa Pemilu 2024 menjadi titik balik penting bagi demokrasi Indonesia. Sejumlah kajian terbaru menunjukkan adanya kecenderungan kemunduran demokrasi, bahkan menempatkan Indonesia dalam kategori electoral autocracy, di mana pemilu tetap diselenggarakan secara prosedural namun gagal menjamin prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kompetisi yang bermakna.

Lebih lanjut, desain pemilu serentak lima kotak yang dikombinasikan dengan sistem proporsional terbuka dinilai memperberat beban kerja penyelenggara, meningkatkan jumlah suara tidak sah, memperumit manajemen pemilu, serta mendorong praktik politik uang.

“Persoalan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan masalah struktural dalam sistem kepemiluan dan kepartaian,” jelasnya.

Dalam rekomendasinya, Perludem menegasakan bahwa reformasi pemilu harus ditempatkan sebagai agenda kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara, partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan publik. Reformasi tidak boleh semata didorong oleh kalkulasi untung-rugi elektoral elite politik.

Perludem juga menegaskan pentingnya proses pembahasan yang berbasis evaluasi empiris dan teoritis, serta patuh sepenuhnya pada putusan Mahkamah Konstitusi. Perludem menuntut revisi UU Pemilu juga harus dilakukan secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi, bukan sekadar kompromi politik jangka pendek. []