Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Koalisi Masyarakat Sipil menilai dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, agenda pemberantasan korupsi justru mengalami kemunduran serius. Koalisi menyebut, bukan memperkuat reformasi pemerintahan baru justru merawat kembali pola-pola yang dulu menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada era …
Read More »Tag Archives: antikorupsi
Presiden Kembali Gunakan Hak Prerogatif di Perkara Korupsi, ICW Minta Aturan Diperjelas
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan intervensi penegakan hukum berupa pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dalam perkara tindak pidana korupsi. ICW juga meminta DPR segera membahas undang-undang untuk memberikan batasan yang jelas atas penggunaan hak Presiden …
Read More »56 Caleg Mantan Koruptor, Mayoritas Bernomor Urut 1 atau 2
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan setidaknya terdapat 56 mantan terpidana korupsi yang tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024. Jumlah ini rinciannya adalah 27 calon legislator (Caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 22 Caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …
Read More »MA Batalkan PKPU Percepatan Mantan Koruptor Nyaleg
Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membolehkan percepatan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan di pemilu legislatif. MA menilai Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 tentang Pencalonan DPR/DPRD dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 tentang Pencalonan …
Read More »Mengoptimalkan Informasi “Koruptor Nyaleg” dalam Pemilu 2024
Seiring berjalannya tahapan Pemilu 2024, masyarakat kembali ramai membicarakan isu “koruptor nyaleg” sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebelumnya, pada Pemilu 2019, isu ini ramai setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU 20/2018 yang melarang mantan terpidana koruptor mencalonkan di …
Read More »“Omnibus Law” Cilaka Demokrasi
Tren turunnya kualitas demokrasi Indonesia (Freedom House dan The Economist) tak jadi perhatian Para Pembuat Kebijakan. Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja/Cilaka menguatkan kesimpulan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) abai terhadap tatanan demokrasi hukum. Para pejabat politik hasil …
Read More »Politik Uang vs Budaya Hukum
Survei yang dilakukan Polling Center bersama The Asia Foundation pada 2017 menujukkan, masyarakat cenderung sangat permisif dengan politik uang. Bahkan sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah rezeki. Singkatnya, jika masyarakat kelas menengah-bawah masih berkutat pada persoalan untuk memenuhi …
Read More »Tak Ada Isu Perempuan, Disabilitas, Buruh, dan Antikorupsi di Iklan Capres
Satu Dunia melakukan pemantauan terhadap iklan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) di media televisi (TV) untuk mengetahui isu-isu yang dibawa. Hasilnya, iklan pasangan calon (paslon) belum mengangkat isu perempuan, buruh, disabilitas, dan antikorupsi. Paslon hanya mengangkat isu demokrasi, keragaman, …
Read More »Mendukung Terobosan KPU Melarang Koruptor Nyaleg
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang didalamnya terdapat larangan koruptor mencalonkan dinilai sejumlah pihak sebagai terobosan. KPU tak hanya berperan mencegah korupsi politik tapi juga menjamin konsistensi regulasi pemilu serentak yang melarang mantan …
Read More »Pemilu Pro-koruptor OLEH REZA SYAWAWI
Apakah sistem politik yang demokratis ”ramah” dengan perilaku korup? Dalam kasus Indonesia, pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat cara pandang hukum dan perlakuan masyarakat terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Jika merujuk pada konstitusi, hanya ada empat jabatan yang jelas menyebutkan …
Read More »