February 14, 2026

Tag Archives: pilkada langsung

BRIN: Biaya Mahal Bukan Alasan Hapus Pilkada Langsung

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. BRIN menilai, Pilkada lewat DPRD dapat menghapus asas otonomi daerah karena menghilangkan legitimasi pemerintah daerah. “Mahalnya ongkos politik jangan sampai jadi alasan untuk …

Read More »

Wacana Pilkada oleh DPRD Langkah Mundur Demokrasi

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD dinilai sebagai langkah mundur demokrasi yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan berpotensi memperluas praktik politik transaksional. Alih-alih memperbaiki tata kelola pembiayaan politik dan sistem kepemiluan, gagasan tersebut justru menyederhanakan persoalan menjadi semata soal …

Read More »

Pilkada Langsung Rentan Korupsi Politik Perusakan Lingkungan?

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam buku “Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu” menyimpulkan, permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi …

Read More »

Politik Uang vs Budaya Hukum

Survei yang dilakukan Polling Center bersama The Asia Foundation pada 2017 menujukkan, masyarakat cenderung sangat permisif dengan politik uang. Bahkan sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah rezeki. Singkatnya, jika masyarakat kelas menengah-bawah masih berkutat pada persoalan untuk memenuhi …

Read More »

Pilkada 2018 Menentukan Wajah Pemerintahan Lokal dan Nasional

Rabu, 27 Juni 2018 akan jadi tanggal yang menentukan wajah pemerintahan lokal dan nasional. Pilkada 2018 merupakan gelombang ketiga dari tiga gelombang peyelenggaraan pilkada serentak. Dibanding dua gelombang sebelumnya (2015 dan 2017), Pilkada Serentak 2018 merupakan pesta demokrasi lokal terbesar …

Read More »

Konstitusionalisme Pilkada Langsung

Sudah hampir dua belas tahun Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan secara langsung.  Adalah rakyat sendiri yang berhak menentukan pemerintah daerahnya, tanpa lagi diwakili oleh DPRD. Di orde lama dan orde baru, bahkan pemerintah daerah pernah diangkat oleh Presiden saja. Dalam …

Read More »

Pilkada Langsung/Tak Langsung dan Oligarki

Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. Pertama kali diterapkan dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Juni 2005). Artinya, rakyat Indonesia baru merasakan pengalaman pilkada langsung di masing-masing wilayahnya tidak lebih dari 2 kali. Di sisi lain, pengalaman pilkada …

Read More »

Menilai Urgensi RUU Pilkada

Baru-baru ini, pemberitaan media hangat membicarakan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang dalam tahap pembahasan oleh DPR RI. Dalam naskah akademik yang dipublikasikan, setidaknya ada dua hal utama yang menjadi concern dari RUU Pilkada ini. Pertama, perihal …

Read More »

Sulastio: Dewan Semaunya Saja Ubah ke Pilkada Tak Langsung

Satu lagi fraksi partai di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya tinggal PDIP, Hanura, dan PKB yang mempertahankan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio …

Read More »

Mempertahankan Pilkada Langsung

Pengalaman di Indonesia selama ini menunjukkan setidaknya terdapat lima model pengisian jabatan kepala daerah. Kelimanya terkait dengan strata regulasi beserta konteks aspirasi daerah dan sejarah. Model pertama, kepala daerah dipilih secara tidak langsung. Di sini kepala daerah hanya ditunjuk/diangkat oleh …

Read More »