Tag Archives: RUU Pemilu

Posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai perlu diperjelas di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD harus menegaskan wewenangnya dalam pemerintahan sebab DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang bertugas mengajukan RUU terkait otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah kepada Dewan …

Empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah ditetapkan. Ketua Pansus yaitu Muhammad Lukman Edi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tiga wakil ketua, yakni Ahmad Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra, Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai …

JAKARTA, KOMPAS — Setelah ditunda dua kali, rapat penentuan pimpinan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Senin (21/11) malam, akhirnya memutuskan Lukman Edy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua Pansus. Sementara Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dijabat Ahmad …

Malam ini (21/11), empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu akan ditentukan. Tujuh nama yang masuk ke dalam bursa pimpinan Pansus yakni, Trimedya Panjaitan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rambe Kamarul  Zaman dari fraksi Partai Golongan …

Pansus menargetkan April 2017 UU Pemilu sudah disahkan JAKARTA — Sistem pemilihan calon legislatif (caleg) dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) diminta untuk diperbaiki. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama, memberi masukan, sistem pemilihan caleg …

Undang-undang (UU) Partai Politik dinilai perlu untuk dimasukkan ke dalam Rancangan UU (RUU) Pemilu. Partai adalah peserta utama dalam pemilu yang akan melahirkan pemerintahan baru. Oleh karena itu, RUU Pemilu diharapkan mampu meningkatkan kualitas partai demi peningkatan kepercayaan publik kepada …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu kental akan semangat penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Muhammad mengapresiasi hal tersebut dan berharap wewenang yang diberikan memberikan kesempatan bagi penyelenggara pemilu untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik. …

Sistem proporsional terbuka terbatas diajukan Pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.  Sistem tersebut menuai kontra dari banyak pegiat pemilu dan demokrasi, sebab esensi sistem proporsional terbuka terbatas adalah sistem proporsional tertutup. Pemerintah menilai sistem ini merupakan pilihan terbaik untuk tujuan …

Jelang pemilu, pemerintah dan DPR mulai mereformulasi sistem. Otak-atik sistem pemilu dalam pembahasan RUU Pemilu akan jadi arena berebut kuasa. Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Surat Presiden (Surpres) untuk menyerahkan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) ke Dewan Perwakilan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan dua hal terkait regulasi pembentukan daerah pemilihan (dapil) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, pembentukan dapil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pembentukan dapil DPR jangan dimasukkan ke …