Tag Archives: RUU Pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak perlu ikut mengatur tahapan pemilu secara detail di undang-undang pemilu. Kewenangan pengaturan tahapan pemilu sebaiknya diberikan penuh pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Menyusun tahapan itu kan tugas penyelenggara. Undang-undang hanya menyiapkan batasan tertentu saja,” kata …

Sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membandingkan keanggotaan penyelenggara pemilu di Indonesia dengan Jerman dinilai tak sepadan. Komparasi itu tak memperhatikan sejarah pemilu di Indonesia. “Studi banding ke Eropa justru kontraproduktif dengan melakukan komparasi unequal, membandingkan sistem dan pelaksanaan pemilu …

Sebagian warga berhak pilih di Pilkada 2017 harus bertepuk sebelah tangan. Beberapa petugas tempat pemungutan suara (TPS) tak paham regulasi mengenai kartu undangan (C6) dan pemilih pemilik e-KTP di luar daftar pemilih tetap (DPT). Sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang …

Perdebatan terkait beberapa isu krusial di dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu mulai meruncing. Salah satunya adalah ambang batas kursi atau suara untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Sikap politik beberapa fraksi di DPR pun mulai berubah. Awalnya, Fraksi Partai Kebangkitan …

Dalam diskursus pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, isu keterwakilan perempuan mencuat menjadi salah satu isu yang tak bisa disepelekan oleh Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu. Pansus, pada 1 Februari 2017 lalu, mengundang kelompok-kelompok gerakan politik perempuan ke rapat dengar pendapat …

Pengecilan besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) secara ekstrim hingga 3-6 dinilai akan menyulitkan perempuan calon legislatif (caleg) untuk terpilih. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk tidak melakukan hal tersebut. KPI …

Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, mengusulkan tiga hal kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertama, soal sistem pemilu, CEPP mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan syarat adanya kewajiban bagi partai politik untuk bersikap demokratis dalam …

Kemitraan menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengganggu independensi penyelenggara pemilu. Kewenangan DKPP untuk memberhentikan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik telah menghambat penyelenggara pemilu untuk menafsirkan Undang-undang (UU) kepemiluan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai mesti dilibatkan dalam penanganan politik uang dan pemeriksaan dana kampanye. KPK dan PPATK memiliki kapabilitas yang kuat dalam penyelidikan, sehingga perannya dinilai mampu membongkar kasus politik uang …