February 14, 2026

Tag Archives: UU Pemilu

Koalisi Tawarkan Desain Kodifikasi UU Pemilu

Fragmentasi pengaturan kepemiluan dinilai menjadi salah satu akar persoalan berulang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, koalisi menawarkan desain kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang telah disusun. Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Fraksi Partai NasDem …

Read More »

Kodifikasi UU Pemilu Penting untuk Cegah Masalah Berulang dalam Pemilu

Wacana kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mengemuka sebagai upaya menjawab berbagai persoalan struktural demokrasi elektoral Indonesia. Dalam Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, sejumlah akademisi dan pembuat kebijakan …

Read More »

0% VS Efektivitas Sistem Presidensial

Ambang batas pencalonan presiden kembali menjadi perbincangan hangat. Perdebatannya mendominasi media dari mulai stasiun TV nasional hingga media online, para pakar, pengamat politik bahkan politisi. Masing-masing mengemukakan pendapat disertai argumentasinya mengenai angka yang cocok untuk diterapkan pada syarat pencalonan presiden …

Read More »

Menata Pemilu Serentak 2024

Komisi Pemilihan Umum berencana mengubah jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Ketua KPU, Ilham Saputra menjelaskan, karena pilkada serentak di seluruh daerah juga diselenggarakan pada 2024, pemilu presiden dan pemilu legislatif akan dimajukan jadwal pemungutan suaranya. Bulan Februari atau Maret jadi …

Read More »

Agar Partai Buruh Meraih Kursi Parlemen

Adakah partai politik buruh di Indonesia kini? Jawabannya, ada tapi tidak ada. Ada, karena “Partai Buruh” masih tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga berbadan hukum partai politik. Tidak ada, karena kekuataannya tidak relevan untuk didaftarkan sebagai …

Read More »

Salah Paham Pemilu 2.2: Pengaturan Sistem, Buku Ketentuan Umum vs Buku Pelaksanaan Pemilu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1917 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang sehingga sangat tebal. Undang-undang ini terdiri dari 317 halaman undang-undang, 116 halaman penjelasan, dan 33 lampiran; terdiri dari 6 buku, 31 bab, 82 bagian, …

Read More »

Integrity: Para Pihak Tak Keberatan Syarat Wajib KTP El Dibatalkan

Selasa (26/3), pemohon perkara uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu, yakni Perkara No.20/2019 menyerahkan kesimpulan sidang pleno yang digelar pada Senin (25/3) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat. Berkas dokumen kesimpulan pemohon, yang tiga di antaranya adalah Perkumpulan untuk …

Read More »