Tag Archives: UU Pemilu

Syarat “sudah atau pernah kawin” untuk berhak pilih terdapat permasalahan yang lebih prinsip dibanding soal kompleksitas pendataan pemilu. Pemberian hak pilih pada warga yang “sudah atau pernah kawin” di bawah 17 tahun merupakan pelegalan perkawinan anak. Selain regulasi yang tak …

Apa kabar afirmasi perempuan dalam rancangan undang-undang pemilu? Hari Kartini seperti penyadaran untuk tak melupakan perumusan sejumlah pasal dan ayat kepemiluan di dalam parlemen yang belum representatif gender. Rapat perumusan undang-undang yang lebih sering tak bisa diakses pers dan dilakukan …

Pada 31 Maret 2017 Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy menyatakan, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu telah menyepakati untuk menambah jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Penambahan di tingkat nasional menjadi 11 orang untuk KPU …

Menambah jumlah kursi DPR menjadi salah satu wacana yang mencuat dalam RUU Pemilu. Fraksi Partai Gerindra, misalnya, mengusulkan penambahan 10 kursi dari 560 menjadi 570. Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan 619 kursi. Munculnya daerah pemekaran baru dan tidak setaranya …

Meski menuai banyak kritikan, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) tetap melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko. Kunjungan dilakukan pada 11-16 Maret 2017 dengan tujuan mempelajari sistem pemilu, pemungutan suara elektronik (e-voting), dan peradilan khusus …

“Gus Dur pernah jadi Presiden tapi Megawati cuma menggantinya.” Tempatkan Gusdur sebagai penyandang disabilitas dan Megawati sebagai perempuan. Keberhasilan sebagai presiden pernah dicapai warga berstigma cacat tapi belum bagi yang bervagina. Padahal secara umum, penyandang disabilitas di pemilu tragis berkeadaan. …

Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: pertama, …

Dinamika perumusan undang-undang pemilu kembali berkutat pada isu sistem pemilu. Pembahasannya pun berulang soal, proporsional tertutup atau terbuka. Padahal persoalan sistem pemilu merupakan satu aspek kepemiluan yang kompleks. Penetapan sistem apa yang dipilih sering tak tuntas menyertakan banyak variabel sistem …

Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota telah bergulir. Sebagai pribadi yang concern terhadap persolaan politik baik keilmuan maupun praktis turut mengambil bagian minimal mengikuti perkembangan pembahasan terhadapa RUU yang akan menjadi …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah dibentuk dan siap bekerja. Berdasarkan jadwal yang disusun Pansus, pembahasan akan diakhiri pada 28 April 2017. Artinya, DPR dan pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari lima bulan untuk membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu. …